Balikpapan, Gesuri.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur M. Samsun menegaskan bahwa APBD Kaltim 2026 yang menyusut drastis akibat pemangkasan dana transfer pusat harus benar-benar diarahkan kepada kepentingan rakyat. Ia menyoroti adanya OPD yang mengalokasikan hingga 80 persen anggarannya untuk belanja pegawai.
“Kami tetap mendukung anggaran yang pro rakyat. Tapi kalau operasional pegawai menjadi dominan, ini harus dikritisi,” tegas Samsun, Minggu (23/11/2025).
Sebelumnya, Rancangan KUA-PPAS 2026 ditetapkan sebesar Rp21,35 triliun, terdiri dari PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp9,33 triliun, lain-lain pendapatan Rp362,03 miliar, serta perkiraan SILPA Rp900 miliar. Namun pemangkasan dana transfer pusat sekitar Rp6 triliun membuat total APBD tereduksi menjadi sekitar Rp15 triliun.
Menurut Samsun, kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dan terukur dalam penyusunan anggaran. Ia meminta setiap program dipastikan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Karena ini masih berproses, kita perlu diskusikan agar APBD benar-benar pro rakyat dan penggunaannya terukur. Nota keuangan mungkin terlambat, tapi tetap harus ditelaah secara teliti,” jelasnya.
Samsun menegaskan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim akan terus mengawal proses penyusunan anggaran agar berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
