Balikpapan, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Samsun menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh langkah penolakan terkait rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, sikap tegas perlu diambil karena Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam memiliki hak yang jelas atas porsi DBH sesuai amanat undang-undang.
“Kaltim selama ini selalu menjadi anak manis, selalu adem dan tenang,” kata Samsun, dikutip pada Kamis (20/11/2025).
Namun ia menilai bahwa sikap baik tersebut memiliki batas, terutama ketika menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Samsun menegaskan DPRD tidak bisa tinggal diam melihat potensi dampak yang akan dirasakan daerah jika kebijakan pemotongan DBH dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Wacana pemotongan itu dinilai bukan hanya tidak adil, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal antara pusat dan daerah.
Samsun menekankan bahwa jika upaya diplomasi dan jalur konstitusional yang ditempuh pemerintah daerah tidak direspons secara memadai, maka aspirasi masyarakat perlu mendapat ruang. Ia menyebut bahwa jika warga Kaltim mempertimbangkan aksi turun ke jalan, DPRD tidak akan menghalangi.
“Kami tentunya tidak bisa menghalangi masyarakat Kalimantan Timur untuk melakukan aksi,” tegasnya.
Lebih jauh, Samsun mengungkapkan bahwa jika pemotongan DBH benar-benar diterapkan, dampaknya akan terasa signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah. Kaltim diperkirakan hanya akan mengelola anggaran murni sekitar Rp15 triliun pada tahun depan, jauh menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp21 triliun.
Pembahasan mengenai besaran akhir DBH masih berlangsung dan diperkirakan baru akan mendapat kepastian pada akhir November ini. Menurut Samsun, langkah tegas harus terus ditempuh agar hak daerah tetap diperjuangkan dan pembangunan di Kaltim tidak terhambat.
