Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel J.D. Wattimena, menegaskan bahwa pembinaan dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidaklah cukup.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan perlindungan nyata dan menjamin produk UMKM terserap oleh pasar.
Samuel memperingatkan bahwa tanpa keberpihakan yang konkret, sebutan UMKM sebagai "tulang punggung ekonomi nasional" hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Baca: Ganjar: Semua Pimpinan Parpol Perlu Berkumpul untuk Tenangkan
Samuel menilai kreativitas dan kualitas produk UMKM Indonesia sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Berbagai program pendampingan dari kementerian telah berhasil meningkatkan standar produk lokal. Namun, persoalan mendasar muncul saat produk berkualitas tersebut sulit menembus pasar.
"UMKM ini disebut tulang punggung. Tapi kalau tidak dipelihara, tidak diberi ruang, dan tidak diserap, percuma kita bicara," ujar Samuel kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti beratnya tantangan UMKM dalam menghadapi gempuran produk impor yang diproduksi secara massal dengan harga lebih murah. Ia khawatir jika dibiarkan dalam mekanisme pasar bebas tanpa proteksi, pelaku UMKM domestik akan tumbang.
"Secara harga, produk impor jauh di bawah kita. Secara masifnya produksi, kita kalah. Kalau dilepas begitu saja, UMKM kita akan sangat berat untuk bersaing," tegasnya.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Lebih lanjut, Samuel menekankan bahwa tanggung jawab penyerapan produk UMKM tidak boleh hanya dibebankan kepada Kementerian UMKM atau pelaku usaha sendiri. Hal ini harus menjadi komitmen lintas sektoral, termasuk melalui optimalisasi belanja pemerintah dan institusi negara.
"Yang paling utama adalah penyerapan. Kita punya banyak kementerian, wakil menteri, anggota DPR, hingga jaringan konstituen. Ini semua sebenarnya adalah pasar potensial," kata Samuel.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa fondasi ekonomi nasional hanya akan kokoh jika kebijakan yang diambil mencerminkan perlindungan nyata. Tujuannya agar pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh di tengah persaingan global.
