Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk memimpin sektor pariwisata global berkat kekayaan objek wisatanya yang komplet.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar bangsa ini bukan lagi soal keindahan alam, melainkan masalah pengelolaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Pariwisata modal dasarnya itu sudah sangat kuat, yaitu kekayaan Indonesia dalam bentuk objek-objek pariwisata. Praktis, negara yang memiliki segala objek pariwisata secara maksimal itu Indonesia. Persoalannya adalah pengelolaan," ujar Samuel usai Rapat Kerja bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Baca: Sambut Bulan Bung Karno, Ganjar Ajak Generasi Muda
Politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi tren pengelolaan pariwisata yang kian membaik akhir-akhir ini. Kendati demikian, ia mendesak pemerintah untuk memperjelas fokus destinasi unggulan agar peningkatan kapasitas SDM di daerah dapat dilakukan secara terarah dan kompetitif.
Secara khusus, Samuel menyoroti rencana pemerintah yang ingin menerjunkan 1.500 tenaga pengembang SDM pariwisata ke berbagai wilayah. Ia meminta Kementerian Pariwisata menjabarkan cetak biru (blueprint) penugasan tersebut secara transparan.
"Kita di legislatif sebagai pengawas perlu tahu persisnya apa. Jadi, 1.500 kalau toh dibilang cukup, bagaimana pembagiannya? Karena kita punya 38 provinsi, dan ada 25 provinsi tadi yang masuk di dalam rencana induk pengembangan sumber daya manusia," cecar Samuel.
Menurutnya, kejelasan target ini penting agar daerah yang belum masuk skala prioritas tetap memiliki panduan untuk berbenah.
Terkait aspek pendanaan, Samuel memastikan Komisi VII DPR RI siap mendukung penuh usulan kenaikan anggaran Kementerian Pariwisata. Hanya saja, dukungan politik itu wajib dibarengi dengan komat-kamit data yang valid dan relevan agar penggunaannya tepat sasaran.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
"Kami akan mendukung hal ini. Tapi pada saat bersamaan, kami perlu data-data yang lebih relevan terhadap peningkatan anggaran," tegasnya.
Sebelumnya dalam rapat yang sama, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan ini diajukan karena pagu indikatif saat ini dianggap jauh dari kata ideal.
Widiyanti memaparkan, Kementerian Pariwisata saat ini hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp1,01 triliun untuk tahun 2027. Padahal, kebutuhan riil di lapangan untuk menggerakkan roda ekonomi lewat sektor ini mencapai angka Rp3 triliun.
"Kami menilai, untuk dapat bekerja secara optimal serta memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi perekonomian nasional, Kementerian Pariwisata memerlukan anggaran sebesar Rp3 triliun," urai Widiyanti.
