Jakarta, Gesuri.id — Perusakan tatanan demokrasi saat ini tidak lagi dilakukan lewat penyerbuan fisik dari luar, melainkan digerogoti secara halus dari dalam sistem menggunakan instrumen hukum formal (autocratic legalism).
Fenomena pembusukan demokrasi ini dibedah secara tajam dalam sesi diskusi CALD Conference 2026 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Cendekiawan sekaligus alumni Universitas Harvard, Dr. Sukidi, menegaskan bahwa salah satu ancaman paling mematikan bagi demokrasi Indonesia saat ini adalah persenjataan hukum oleh eksekutif (executive weaponization of law enforcement).
"Hukum ditegakkan terhadap lawan politik, tetapi ditumpulkan bagi kawan. Seperti kata diktator Peru Oscar Benavides: 'Untuk teman-temanku segalanya, untuk musuh-musuhku hukum'. Padahal data Bank Dunia mencatat 44 persen kunci kemakmuran bangsa ditentukan oleh supremasi hukum (rule of law). Indonesia gagal makmur karena hukum dipersenjatai demi kepentingan penguasa," tegas Sukidi di hadapan delegasi lintas negara.
Sukidi membeberkan 5 Krisis Utama yang melanda bangsa: pemusatan kekuasaan, hukum yang dipersenjatai, politik perpecahan, ketimpangan ekonomi, serta politik pengucilan yang melahirkan hollow citizenship (kewarganegaraan hampa).
"Mengutip Hitler dalam Mein Kampf (1925), propaganda digunakan untuk memecah warga sebagai 'teman atau musuh'. Di Indonesia, kritikus kekuasaan bahkan sempat dilabeli sebagai agen asing atau 'Londo Ireng'. Ini bukti demokrasi kita sedang dimatikan dari dalam. Namun seperti kata Bung Karno, bagi bangsa yang berjuang tidak ada perjalanan yang berakhir. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah benteng utama kita untuk bangkit," lanjutnya.
Sindiran Singapura dan Psikologi Beban Hidup Rakyat
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Singapore Democratic Party (SDP), Dr. Chee Soon Juan, memantik gelak tawa sekaligus renungan audiens saat membuka pemaparannya mengenai resiliensi demokrasi.
"Meminta seseorang dari Singapura berbicara soal mencegah kemunduran demokrasi (backsliding) adalah lelucon yang unik. Kami di Singapura tidak bisa mengalami kemunduran, karena kami memang tidak pernah mengalami kemajuan!" sindir Chee Soon Juan yang disambut tawa peserta konferensi.
Kritikus politik asal Singapura ini menyajikan data ADP Research yang menunjukkan tingginya persentase warga di Asia Tenggara yang hidup dari gaji ke gaji (paycheck to paycheck)—seperti Malaysia (80%), Filipina (~80%), Indonesia (54%), dan Thailand (52%). Angka ini berbanding terbalik dengan negara ber-kelas menengah kuat seperti Korea Selatan yang hanya 18%.
"Elit politik sering keliru menganggap rakyat memikirkan sistem unikameral, bikameral, atau presidensial. Bagi rakyat biasa, prioritas utama adalah: 'Bagaimana saya bisa bertahan esok hari dan memenuhi kebutuhan keluarga?' Pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan PDB, melainkan mobilitas sosial dan penekanan ketimpangan. Jika kita gagal memahami psikologi dan beban hidup rakyat, kita sedang membawa demokrasi dalam masalah besar," papar Chee Soon Juan.
Politik Uang dan Dinasti Mengancam Kaderisasi
Pada sesi sebelumnya, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Putra Nababan, turut menyoroti makin menguatnya pengaruh dinasti politik, oligarki, dan politik uang dalam menentukan arah kebijakan publik di Indonesia.
"Tingginya ketergantungan pada modal finansial dalam kontestasi politik telah membendung munculnya kader-kader kepemimpinan baru dari luar lingkaran pemilik modal. Terjadi personalisasi partai secara masif di mana tata kelola lebih dikendalikan figur sentral ketimbang institusi berbasis ideologi," ujar Putra Nababan.
Untuk membendung kemunduran tersebut, Putra menekankan pentingnya mereformasi partai politik melalui Sekolah Partai, transparansi keuangan kampanye, serta mempertahankan independensi Mahkamah Konstitusi dan ruang sipil digital.
"Keberadaan partai politik dengan basis massa riil dan struktur kaderisasi teruji seperti PDI Perjuangan, ditopang gerakan masyarakat sipil dan kebebasan pers, merupakan benteng vital untuk merawat stabilitas dan menghasilkan kepemimpinan yang teruji di Indonesia," pungkas Putra.
