Yogykarta, Gesuri.id — Gelombang populisme dan kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dinilai telah menjadi persoalan global yang tidak hanya melanda negara berkembang, tetapi juga menjangkau negara-negara dengan tradisi demokrasi yang panjang seperti Amerika Serikat dan Jerman.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Sejumlah tokoh yang berbicara dalam forum internasional tersebut mengingatkan bahwa demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Chairperson Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), Florencio “Butch” Abad, antara lain mengangkat pemikiran peraih Nobel Ekonomi 2024, Daron Acemoglu, mengenai tantangan yang dihadapi demokrasi liberal.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Demokrasi liberal gagal bukan karena sistem demokrasi itu sendiri yang cacat. Ia mulai mengalami kegagalan ketika liberalisme berhenti menyediakan kondisi-kondisi yang membuat kebebasan dan demokrasi bermakna bagi warga negara biasa,” ujar Butch Abad dalam pesan yang disampaikan kepada peserta konferensi.
Mantan menteri kabinet Filipina tersebut mengatakan demokrasi menghadapi persoalan ketika kekuatan ekonomi, politik, dan otoritas budaya semakin terkonsentrasi pada kelompok elite, sementara sebagian besar masyarakat pekerja kehilangan kepastian ekonomi, status sosial, dan ruang untuk menyuarakan kepentingan politiknya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Butch Abad mengangkat gagasan “Working-Class Liberalism” atau liberalisme kelas pekerja.
Menurutnya, gagasan tersebut merupakan upaya merekonstruksi liberalisme sosial-demokratis agar mampu menjawab perubahan masyarakat pada era pascaindustri.
“Ini adalah rekonstruksi liberalisme sosial-demokratis untuk era pascaindustri yang berfokus pada lima pilar: memulihkan komunitas dan pemerintahan mandiri, mengurangi ketimpangan yang berlebihan, membangun narasi bersama, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta menyediakan layanan publik yang efektif,” kata Butch Abad.
Dengan demikian, demokrasi tidak cukup hanya dipertahankan melalui prosedur dan institusi politik. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan manfaat konkret dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat luas.
Peringatan mengenai situasi demokrasi global juga disampaikan Direktur Regional Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, Moritz Kleine-Brockhoff.
Berbicara di panggung utama konferensi, Moritz membandingkan optimisme demokrasi ketika Tembok Berlin runtuh dan Perang Dingin berakhir dengan situasi dunia saat ini.
“Ketika saya tumbuh besar di Jerman, runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin adalah masa kejayaan demokrasi. Namun hari ini, demokrasi berada dalam tekanan di banyak tempat,” ujar Moritz.
Ia menyinggung perkembangan politik di Amerika Serikat dan menguatnya populisme sayap kanan di Jerman sebagai contoh bahwa tekanan terhadap demokrasi tidak hanya terjadi di negara berkembang.
Di kawasan Asia, Moritz juga menyoroti sejumlah tantangan berbeda, mulai dari kudeta militer di Myanmar, disinformasi di Filipina, pembubaran partai politik melalui lembaga peradilan di Thailand, hingga persoalan demokrasi di Vietnam.
Indonesia pun, menurut Moritz, tidak terlepas dari kecenderungan kemunduran demokrasi tersebut.
“Di Indonesia sendiri, kita menyaksikan kemunduran demokrasi yang mengkhawatirkan. Pendiri yayasan kami, Friedrich Naumann, pernah menyatakan bahwa ‘Demokrasi membutuhkan orang-orang yang demokratis’ (Democracies need Democrats). Maka, terserah kepada kita para demokrat untuk merespons hal ini,” katanya.
Senada dengan pandangan tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keynote address-nya mengingatkan bahaya populisme otoriter terhadap institusi demokrasi.
Menurut Hasto, salah satu paradoks populisme otoriter adalah penggunaan bahasa dan aspirasi rakyat untuk membangun dukungan politik, tetapi kekuasaan yang terbentuk justru dapat melemahkan institusi yang seharusnya melindungi rakyat.
“Populisme otoriter berbicara dalam bahasa rakyat, namun sering kali justru memperlemah institusi yang melindungi rakyat. Ia berjanji membuat bangsa menjadi kuat, namun meminta warga negara menyerahkan kebebasan mereka demi ketertiban,” ujar Hasto.
“Harap diingat bahwa populisme otoriter menjadi kuat ketika orang-orang kehilangan kepercayaan pada demokrasi dan ketika korupsi menghancurkan masa depan,” lanjutnya.
Dalam paparannya, Hasto juga menyinggung dinamika politik Indonesia. Ia menilai mekanisme checks and balances dan prinsip supremasi hukum harus terus diperkuat agar demokrasi tidak semakin mengalami kemunduran.
“Mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) tidak lagi berfungsi. Supremasi hukum semakin terpisah dari keadilan, dan yang paling berbahaya, kritik diperlakukan sebagai ancaman serta pers dibungkam,” kata Hasto.
Hasto kemudian mengaitkannya dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang telah dibangun secara bertahap, khususnya sejak masa jabatan kedua Jokowi,” ujarnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Hasto menegaskan optimisme harus tetap dijaga. Salah satu jalan yang ditawarkan PDI Perjuangan adalah memperkuat pelembagaan partai politik sekaligus membangun solidaritas dengan masyarakat sipil (civil society).
Partai politik, menurut Hasto, harus menggunakan kekuatan figur untuk pelembagaan Partai. Partai harus dibangun sebagai institusi yang memiliki ideologi, sistem kaderisasi, disiplin organisasi, tradisi intelektual, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Di dalam forum CALD ini, kita berdiri teguh pada harapan yang lebih abadi: harapan bahwa orang biasa mendapat ruang dalam kebijakan politik, harapan bahwa perbedaan dapat diselesaikan tanpa kekerasan, dan harapan bahwa keadilan dapat berdiri di atas kekuasaan,” pungkas Hasto.
CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia dan 9th CALD Party Management Workshop diselenggarakan pada 3–7 September 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.
Forum ini diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), bekerja sama dengan PDI Perjuangan sebagai tuan rumah dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia. Konferensi diikuti puluhan delegasi mancanegara yang terdiri atas pimpinan partai politik, anggota parlemen, akademisi, serta tokoh masyarakat sipil dari berbagai negara.
Pembukaan dipandu Angelina Dewi dan turut diisi laporan panitia pelaksana lokal Cintya Amanda Labetta Arie Seno. Pekikan salam perjuangan “Merdeka!” turut menandai dimulainya forum.
Selain Hasto Kristiyanto, dari Indonesia hadir antara lain Dr. Sukidi serta jajaran politisi dan pimpinan PDI Perjuangan dari tingkat pusat maupun Yogyakarta. Hadir pula Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.
