Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan yang juga Doktor Ilmu Pertahanan Dr. Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa dalam konteks geopolitik, terkait dengan ancaman pertahanan global, Bangsa Indonesia tidak boleh bersikap terlalu netral, tetapi harus membangun kerjasama strategis agar Indonesia mampu secara lincah melibatkan diri dalam berbagai persoalan keamanan dunia melalui diplomasi luar negeri dan pertahanan secara terpadu.
Baca: Puji Prabowo, Basarah: Jokowi Ciptakan Politik Kondusif
Menurut Hasto, adalah kewajiban seluruh tumpah darah Indonesia untuk membela keselamatan bangsa, dan merupakan tugas untuk membela keutuhan wilayah kedaulatan negara. Namun Indonesia juga punya tanggung jawab bagi ketertiban dunia.
Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto dalam sambutan Seminar Nasional Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan secara virtual, Selasa (8/11/2022). Hasto menjadi salah satu pembicara bersama Menhan Prabowo Subianto sebagai keynote speaker.
"Kita tidak boleh terlalu halus ataupun terlalu penurut di dalam konteks politik pertahanan, kita harus berbicara apa adanya, termasuk kemampuan merespons secara strategis, ketika negara tetangga kita menjadikan Indonesia sebagai ancaman. Memang kita dorong hidup berdampingan secara damai, dan saling menghormati, namun bukan berarti negara tetangga bisa melanggar kedaulatan wilayah ribuan kali, dan hal tersebut kita biarkan dengan penuh kesopanan," kata Hasto.
Hasto pun memuji doktrin di interal TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang menggemakan 'Swa Bhuwana Paksa'. Hasto menilai, bahwa doktrin 'Swa Bhuwana Paksa' memiliki arti yang mendalam. Dimana, TNI AU memiliki tugas khusus dalam menjaga dirgantara dan menjadi sayap tanah air Indonesia.
"Tapi kalau orang Jogya sana, punya otak atik gatuk juga, 'Swa Bhuwana Paksa' itu memaksa dengan cara berdikari, agar kita menjadi kekuatan di dunia," tegas Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini juga mengulas soal pemikiran Geopolitik Soekarno yang juga disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di mana, pentingnya memperkuat angkatan perang dalam negeri.
Sebab, politik pertahanan memiliki dua tujuan yang mulia bagi peradaban bangsa-bangsa.
Pertama, kata Hasto, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kedua, bagaimana memastikan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
"Jadi tugas kita menghapuskan berbagai bentuk penindasan bagaimana kita mau menghapuskan penindasan kalau angkatan perang kita tidak kuat," tegas Hasto.
Maka dari itu, Hasto menilai pentingnya merancang kekuatan pertahanan atas cara pandang geopolitik, dan bukan sekedar mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau kita hanya mengandalkan APBN tanpa berpikir out of the box, kita selamanya akan ketinggalan dengan kekuatan pertahanan negara lain, betul?,” tegas Hasto.
Pernyataan Hasto ini lalu direspons dengan teriakan “betul” oleh para peserta acara yang mayoritas adalah anggota TNI.
Baca: Basarah: Pertemuan Akademisi Asia-Afrika, Jaga Perdamaian
Hasto pun kemudian secara tertutup menyampaikan berbagai kebijakan terobosan di dalam membangun kekuatan pertahanan negara, agar Indonesia kembali disegani di dunia internasional. Tidak lupa Hasto menyampaikan teori geopolitiknya yang disebut progressive geopolitical coexsistance.
"Kekuatan TNI kita harus menjadi benteng terkuat di Samudera Hindia agar bisa meleverage kepemimpinan masa depan dunia di Pasifik. Itulah imajinasi yang disampaikan Bung Karno yang harus dijalankan dengan menjadikan instrument of national power seperti demografi, teritorial, sumber daya alam, politik, militer, koeksistensi damai, sains and teknologi, untuk disimulasikan menjadi power," ujar Hasto.
