Jakarta, Gesuri.id - Situasi geopolitik di Selat Hormuz yang tak kunjung reda mulai membawa dampak nyata di dalam negeri. Bahan bakar menjadi pembahasan krusial. Kemampuan pemerintah menjaga ketersediaannya setelah harga bahan bakar non-subdidi naik, benar-benar diuji.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Budi Sulistyono mengatakan stok bahan bakar di dalam negeri harus benar-benar diawasi. Demikian pula sistem subsidinya.
Dalam siniar yang ditayangkan akun Banteng Senayan, politikus yang lebih dikenal dengan nama Kanang itu meminta aparat untuk turut menjaga stok BBM.
"Jangan sampai melakukan subsidi yang salah apalagi ada penyelundupan bahan bakar ke luar," tegasnya dikutip Senin (20/4/2026).
Ia menekankan pada stok bahan bakar subsidi. "Jangan sampai ada penyelundupan bahan bakar bersubsidi. Yang tidak bersubsidi saja jika diselundupkan akan bahaya, apalagi yang bersubsidi," lanjutnya.
Di tengah kondisi yang tidak kondusif seperti sekarang, kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang memang meningkat. Karena itu, aparat perlu terlibat dalam pengawasan dinamika stok BBM yang masih berlangsung.
"Kita sedang berusaha bagaimana depo-depo kita, tangki-tangki kita, menyediakan stok agar masyarakat tidak sampai kehabisan. Jangan sampai rakyat menjumpai kelangkaan," kata mantan bupati Ngawi dua periode tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Hal tersebut perlu dioptimalkan dengan komunikasi yang jelas dari pemerintah terkait situasi terkini.
Selain bahan bakar, perhatian Kanang juga tertuju pada elpiji. Khususnya, elpiji tabung 3 kilogram yang disediakan khusus untuk masyarakat miskin.
Banyak indikasi penyelewengan yang dilaporkan dalam masyarakat terkait elpiji bersubsidi. Termasuk, laporan kelangkaan.
"Saya masih mendengar bahwa elpiji bersubsidi ini dikemas menjadi tidak bersubdisi," ujarnya. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab mengoplos elpiji dengan cara mengubah gas dari tabung melon menjadi gas tidak bersubsidi dalam kemasan yang lebih besar. Selanjutnya, elpiji oplosan tersebut dijual sebagai elpiji non-subsidi.
"Ini adalah kerugian rakyat, kerugian negara. Yang dapat keuntungan yang pihak yang mengoplos itu tadi," ujarnya geram.
Sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945, Kanang menegaskan bahwa pemerintah harus mampu mengelola bahan bakar yang menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat.
"Gas (elpiji) dan BBM memang harus terjaga dengan baik jika kita tidak mau terjadi chaos dan lain sebagainya di negara ini," tandasnya.
