Ikuti Kami

Harga Minyak Goreng, BBM, LPG Meroket, Puan Desak Pemerintah Kendalikan dan Mitigasi

Puan menilai kondisi tersebut telah memberi tekanan besar terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Harga Minyak Goreng, BBM, LPG Meroket, Puan Desak Pemerintah Kendalikan dan Mitigasi
Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah segera mengambil langkah pengendalian dan mitigasi atas lonjakan harga minyak goreng, BBM, dan LPG yang kian meroket akibat dinamika geopolitik global. Ia menilai kondisi tersebut telah memberi tekanan besar terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

“Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” kata Puan, dikutip Senin (27/4/2026).

Ia menyoroti fenomena kenaikan harga berbagai komoditas yang terjadi belakangan ini, mulai dari BBM non-subsidi, LPG nonsubsidi yang naik hingga 18 persen, hingga minyak goreng yang terus merangkak naik di banyak daerah.

“Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, minyak goreng merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda pembeliannya, sehingga kenaikan harga sangat membebani masyarakat, terutama rumah tangga dengan pengeluaran terbatas.

“Karena itu setiap kenaikan harga langsung mengubah komposisi pengeluaran harian, dan dampak bagi masyarakat adalah bagaimana satu kebutuhan pokok mulai mengambil porsi lebih besar dari belanja harian mereka," papar Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, ia juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat, terutama di daerah yang mengalami kelangkaan BBM subsidi sehingga warga terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi.

“Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan,” ungkapnya.

“Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Dan kita ketahui bersama, kenaikan BBM maupun LPG pasti memiliki dampak turunan terhadap harga komoditas lainnya. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambah Puan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan intervensi agar kenaikan harga tidak semakin meluas dan membebani masyarakat.

“Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

Puan juga mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak geopolitik global, khususnya terkait ketersediaan dan harga energi serta bahan pokok.

“Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan ini, ditambah sekarang LPG dan juga minyak goreng juga naik harganya,” ucap Puan.

“Untuk kenaikan harga BBM non-subsidi tentu harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan, dan apakah harga tersebut akan terus naik atau seperti apa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ketidakpastian konflik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berpotensi memperburuk kondisi ekonomi dunia dan berdampak pada Indonesia.

“Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop,” sebut Puan.

“Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,” sambungnya.

Ia menambahkan, konflik global tidak hanya memicu lonjakan harga energi, tetapi juga berpotensi meningkatkan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global, sehingga diperlukan langkah strategis dari pemerintah.

“Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya,” tutur Puan.

“Negara harus hadir pada titik ketika kebutuhan dasar mulai terasa berat di dapur rumah tangga, karena di situlah kualitas kebijakan paling cepat diuji,” pungkasnya.

Quote