Ikuti Kami

Serapan Anggaran Kementan Harus Sejahterakan Petani & Rakyat

Serapan anggaran harus berkorelasi dengan kesejahteraan petani, masyarakat dan peningkatan produktivitas.

Serapan Anggaran Kementan Harus Sejahterakan Petani & Rakyat
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema).

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menghadiri Rapat Kerja Virtual dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan jajaran eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), baru-baru ini. 

Baca: Ansy Sampaikan Lima Pokok Pikiran Kritis Pada Kementan

Rapat itu membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA.2019, RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021, serta isu-isu aktual terkait pangan atau pertanian selama Pandemi Covid-19. 

Ansy pun memberikan catatan pada Kementan terkait efektivitas penggunaan anggaran. 

"Saya meminta Kementan untuk tidak hanya membeberkan realisasi anggaran, tetapi harus mencantumkan capaian-capaian kerja," tegas Ansy. 

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa serapan anggaran harus berkorelasi dengan kesejahteraan petani, masyarakat dan peningkatan produktivitas. Kata kuncinya, sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran, dan apakah program kerja tepat sasar dan tepat guna.

Baca: Bela Petani, Ansy Sampaikan Empat Poin Pada Kementan

Ansy juga meminta Kementan untuk melaporkan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan sampai bulan Juni 2020. 

"Saya ingin mendapatkan gambaran rinci mengenai penggunaan anggaran untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Karena data yang rinci dan akurat dari Kementan akan menjadi dasar objektif untuk melakukan evaluasi kebijakan penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor pangan," ujar Ansy. 

Lebih lanjut, Ansy pun mendesak Kementan memberi penjelasan terkait rekomendasi BPK.

"Saya meminta Kementan untuk memberikan penjelasan terkait beberapa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindaklanjuti Kementan. Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas kerja, maka Kementan harus menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK," ujarnya.

Quote