Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan menegaskan telah bertekad penuh menggencarkan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Propinsi DKI Jakarta.
Hal itu karena Putra mendapatkan fakta bahwa penyerapan PIP di DKI Jakarta masih sangat rendah.
Padahal, Putra mencatat PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.
Baca: Kawal PJJ, Putra Pastikan PIP Diterima Masyarakat
Melalui program yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi tersebut, lanjutnya, pemerintah pusat berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.
Tak hanya itu, PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.
Putra juga menyayangkan akan minimnya informasi yang diperoleh warga serta sekolah yang beranggapan bahwa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa lagi menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang adalah kartu dari PIP.
"DKI Jakarta gagah perkasa punya KJP, tapi Pak Jokowi sejak pertama kali menjabat itu sudah punya program untuk pendidikan. PIP di DKI Jakarta serapannya rendah," ungkap Putra saat bertemu kalangan ibu-ibu di Rumah Aspirasi Putra Nababan, Jumat (21/8).
"Ada ratusan warga tanah garapan di Jaktim tidak mengajukan PIP karena takut harus memilih antara KIP dan KJP, kan kasihan. Jadi karena ketakutan-ketakutan ini, saya ingin betul-betul mensosialisasikan dengan sungguh-sungguh, supaya mereka dapat semuanya," sambung Kader PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Putra, di era Covid seperti sekarang ini, apapun bantuan yang diberikan pemerintah kepada kita pastilah banyak manfaatnya.
"Dalam konteks sekarang, apapun bantuanya, berapapun bantuannya itu sangat berharga. Jadi saat sulit ini udah nggak bisa lagi bilang 'gue cukup'," kata mantan Pemred Metro TV ini menjelaskan.
Baca: Kepada Mendikbud, Putra Minta Sosialiasi PIP & Evaluasi PJJ
Putra menuturkan, dana beasiswa PIP misalnya bisa meringankan beban orang tua untuk membeli paket data/pulsa bagi anak-anak untuk memperlancar proses Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang belum tahu kapan akan berakhir.
"Contohnya sebelum ada Covid-19, yang namanya PIP kalau di Jakarta itu bisa buat beli sepatu anak, yang bisa dipakai satu tahun, syukur-syukur buat beli tas. Nah di era Covid sekarang, ya tidak perlu pakai sepatu, bagaimana mau pakai sepatu orang belajar dirumah," bebernya.
Putra menerangkan bahwa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membolehkan siswa penerima KJP menerima KIP yang didistribusikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus yang diteken Anies Baswedan pada 26 Januari 2018.
"Jadi selama 3 tahun terakhir ini memang Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat gubernur dimana penerima KJP boleh menerima PIP. Ibu-ibu tinggal di DKI ini banyak bantuannya, ibu harus bandingin dengan kota madya dan provinsi lain, nggak banyak bantuannya," ungkap Putra.
"Indonesia ini bukan hanya DKI. Kondisi sekarang punya apapun nggak cukup, jadi DKI juga nggak boleh sombong, dan tidak ada yang boleh menghalang-halangi upaya pemerintah pusat untuk membantu warganya,” tandasnya.
