Jakarta, Gesuri.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani merespons capaian Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai pemerintah daerah dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik di Indonesia, dengan indeks tertinggi secara nasional.
“Capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus berkomitmen melakukan kinerja terbaik dengan terus memaksimalkan sistem elektronik baik pada administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, dengan terus memperbaiki sistem tata kelola dan peningkatan kapasitas aparaturnya,” kata Ipuk, dikutip pada Jumat (9/1/2026).
KemenPAN-RB menetapkan SPBE Banyuwangi masuk kategori “Memuaskan” dengan nilai indeks 4,87 dari skala maksimal 5. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilakukan KemenPAN-RB terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah se-Indonesia, lima instansi dengan indeks tertinggi adalah KemenPAN-RB (4,88), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (4,87), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (4,80), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (4,79), dan Pemerintah Kota Surabaya (4,78). Sementara itu, indeks SPBE nasional tercatat berada pada angka rata-rata 3,23.
Pemantauan SPBE tahun 2025 mencakup 47 indikator yang terbagi dalam empat domain utama. Keempat domain tersebut meliputi Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta Layanan SPBE yang mencakup layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.
Ipuk menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang dinilainya merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan digitalisasi di seluruh lini pemerintahan.
Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Pelaksanaan evaluasi SPBE dilakukan setiap dua tahun sekali untuk memastikan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat dan daerah berjalan secara berkelanjutan. SPBE menjadi gambaran progres transformasi digital instansi sekaligus panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional.
Ipuk juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada Banyuwangi dalam pelaksanaan transformasi digital secara berkelanjutan. Salah satunya dengan menunjuk Banyuwangi sebagai lokasi pelaksanaan program transformasi digital nasional.
Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui aplikasi Portal Perlinsos. Program ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan. Uji coba program tersebut telah berlangsung sejak September 2025 dan ke depan akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah melihat keberhasilan implementasi di Banyuwangi.
“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga dimana Banyuwangi menjadi model ‘laboratorium hidup’ transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” jelas Ipuk.
Sebelumnya, Banyuwangi juga telah mengembangkan sistem pelayanan publik digital terintegrasi bertajuk “Smart Kampung” sejak 2016. Program ini mendorong budaya digital hingga tingkat desa dan digunakan tidak hanya untuk pelayanan kependudukan, tetapi juga untuk pengelolaan bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
