Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyatakan tidak yakin dengan big data 110 juta warga yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 seperti yang dimiliki Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
Baca Akan Didemo, Masinton: Jangan Beranguskan Kebenaran!
Menurut Masinton, big data itu seolah-olah dijadikan pembenaran guna mendukung wacana penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabat presiden.
"Seakan-akan yang diklaim sebagai big data itu untuk memperkuat argumentasi penambahan jabatan presiden untuk menjadi tiga periode, digunakan big data itu sebagai alat untuk melakukan pembenaran terhadap amandemen tiga periode jabatan presiden itu tadi. Itu kan keliru," kata Masinton, Kamis (14/4).
Hal itu pun, lanjut Masinton, menjadi tanda tanya karena yang mengusulkan penundaan pemilu dilontarkan dari seorang Menko Maritim dan Investasi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat berbincang dengan massa mahasiswa demonstran di kampus UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022). (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Masinton juga mengungkapkan obrolannya dengan rekan sesama aktivis mengenai ketidakyakinannya soal big data tersebut.
Dalam percakapannya itu, ungkap Masinton, yang dimaksud 110 juta big data itu adalah biota laut, karena latar belakang Luhut yang merupakan menteri kemaritiman.
"Mohon maaf kan beliau bidangnya kemaritiman dan investasi, bukan soal politik, terus teman saya ini aktivis dulu, kita suka ngobrol-ngobrol, dia tanya ke saya 'lu yakin itu kalau sesuai bidangnya itu data orang?' loh apa memang? 'ya kalau dia bidangnya kemaritiman kan jangan-jangan big datanya itu biota laut, ada tenggiri, ada terumbu karang, ada ikan tongkol, dan lain-lainnya, ada plankton, total mungkin bisa 110 juta'. Jadi bukan orang," tandas Masinton.
Baca: Adian Heran Orang Takut Pemilu 2024 Ditunda, Itu Imajinasi
Lebih lanjut, Masinton pun mendorong agar Luhut membuka big data warga yang mendukung penundaan pemilu. Sebab, saat ini adalah eranya transparansi.
"Maka kemudian oke kalau big data itu ada, buka saja, meskipun itu data pribadi ya ini kan era transparansi," kata Masinton.
"Apalagi ini yang menyampaikan pejabat pemerintahan, dia memiliki konsekuensi dan ditagih oleh pemerintah meskipun itu data pribadi. Beda kalau umpama, data pribadi orang dipinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan, nah terus buka dong, ya apa hak lu, boleh itu," pungkasnya.
