Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mempawah, M.V. Febrianto, menegaskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD.
"APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dan dilaksanakan bukan hanya merupakan instrumen kebijakan pembangunan Kabupaten Mempawah, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat," ujar Febrianto dikutip Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, Bupati Mempawah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara terbuka agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mampu menciptakan tata kelola anggaran yang transparan, aktual, dan strategis, sehingga langsung menyentuh kebutuhan warga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka," katanya.
Dalam pandangan fraksinya, PDI Perjuangan juga menyoroti sejumlah sektor yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan APBD 2025. Sektor-sektor tersebut meliputi pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang perikanan dan pertanian.
Febrianto menegaskan pembangunan daerah harus tetap berpihak kepada masyarakat kecil dan berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial. Ia berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan evaluasi yang komprehensif sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mempawah pada tahun-tahun mendatang.
