Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto melakukan kunjungan kerja muhibah ke Negara Republik Persatuan Myanmar.
Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri melalui diplomasi parlemen, dan menggali informasi terkait dengan latar belakang, perencanaan, dan pelaksanaan perpindahan ibu kota Yangon ke Naypyitaw.
Baca: DPRD Palangkaraya Minta Pemkot Aktif Data Pendatang
"Sebenarnya pemindahan ibu kota bukan hal baru di dunia ini. Beberapa negara malah sudah melakukannya dan boleh dibilang berhasil dengan tumbuhnya perekonomian," ujar Utut di Naypyitaw, Myanmar, Rabu (5/12).
Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan, belakangan ramai dibicarakan wacana perpindahan ibu kota Republik Indonesia (RI) dari Jakarta ke suatu tempat luar jawa.
Salah satu tujuan pemindahan ibu kota ditujukan untuk pemerataan pembangunan. Namun, sesungguhnya pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke tempat lain saat ini adalah sebuah keniscayaan.
Hingga kini, wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta belum pudar, pengkajian terus dilakukan dengan kehati-hatian meskipun pemindahan ibu kota itu sendiri dilakukan oleh pemerintah.
Menurut informasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), ibu kota baru tersebut akan dibangun di lahan yang masih sangat luas dan sepi.
"Ditinjau dari berbagai aspek, Jakarta saat ini menjadi pusat kota dari berbagai sendi kehidupan baik sebagai pusat pemerintahan, bisnis, maupun yang lain. Hal itu menjadikan Jakarta menjadi kota yang sangat sibuk, dan bisa jadi menjadi kota yang mahal dan kurang efisien dari sisi ekonomi," kata Utut.
Baca: Jakarta Tenggelam 2025, Gembong: Hobi Prabowo Nakut-nakutin
Dari kunjungan kerja muhibah ke Negara Republik Persatuan Myanmar diharapkan mampu menghasilkan kerangka kebijakan pembangunan di Indonesia dan memperoleh informasi yang terkait dengan Peningkatan pemahaman dan kerjasama antar parlemen.
Peningkatan kerjasama baik antar parlemen dan antar lembaga. Juga sebagai tindak lanjut kerjasama bidang diplomasi, konsultasi bilateral, dan ekonomi.
