Jakarta, Gesuri.id – Komisi X DPR RI meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat perannya sebagai lembaga rujukan utama.
BRIN didesak menelurkan rekomendasi berbasis riset yang kuat guna mendukung penyelesaian berbagai persoalan strategis nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa parlemen sangat membutuhkan referensi ilmiah yang valid dalam menyusun dan menyetujui kebijakan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BRIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Hasil riset BRIN adalah tumpuan dan referensi pokok kami ketika membuat kebijakan terkait mitra-mitra kami, setidaknya yang berkaitan langsung dengan rencana penyusunan program kegiatan kementerian mitra Komisi X," ujar Esti.
Selain menjadi kompas kebijakan, Komisi X juga mendesak BRIN untuk memastikan alokasi APBN memberikan dampak yang konkret. Esti menekankan bahwa penyerapan anggaran tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
"Penyerapan anggaran harus berkontribusi langsung pada peningkatan inovasi, hilirisasi hasil penelitian, serta kesejahteraan masyarakat luas," cetusnya.
Terkait pendanaan, BRIN diminta mengoptimalkan pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Melalui pemetaan program prioritas yang tepat, langkah ini diharapkan mampu:
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
- Memperkuat fasilitasi riset berkelanjutan, termasuk bagi kalangan mahasiswa.
- Mempercepat komersialisasi hasil riset demi mendongkrak daya saing nasional di kancah global.
Di sisi lain, Esti juga menyoroti pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan riset. Menurutnya, hasil riset yang transparan dan independen sangat diperlukan agar negara dapat melangkah lebih maju. Termasuk, dalam melihat perspektif kritis mahasiswa terhadap dunia kebijakan politik nasional.
Sebagai penutup, Komisi X mendorong BRIN untuk terus mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel. BRIN diharapkan mampu menjaga konsistensi dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemeriksaan tahun anggaran mendatang.
