Serang, Gesuri.id — Angka pengangguran masih menjadi persoalan serius di Provinsi Banten. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara lulusan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, di mana jumlah lowongan tidak sebanding dengan pencari kerja.
Isu mendasar tersebut dikupas dalam diskusi Obrolan Mang Fajar bertajuk "Mencari Titik Temu Lulusan Pendidikan dan Dunia Kerja" yang digelar di Ruang Rapat Kantor Harian Umum Kabar Banten, Kota Serang, Jumat (19/9).
Diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Kabar Banten Maksuni Husen ini menghadirkan Anggota DPR RI Bonnie Triyana, Direktur SDM PT Krakatau Posco Iip Arief Budiman, serta Wakil Rektor III Untirta Prof. Dr. Ing. Ir. Asep Ridwan.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Dalam pemaparannya, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti tingginya angka pengangguran dari lulusan pendidikan vokasi. Berdasarkan data, sekitar 50 persen lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak terserap pasar kerja, padahal SMK dirancang untuk menyiapkan tenaga siap kerja.
"Eksperimen vokasi sejak era Presiden SBY justru berkontribusi besar terhadap pengangguran," ujar legislator asal daerah pemilihan (dapil) Banten I dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Kendati demikian, Bonnie menekankan bahwa pendidikan vokasi tidak bisa dipandang gagal secara total. Masalah dasarnya terletak pada ketiadaan ekosistem yang terintegrasi.
"Pendidikan vokasi tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan ekosistem yang mendukung dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari kalangan industri, dunia pendidikan, hingga pemerintah," tegasnya.
Selain masalah vokasi, Bonnie membeberkan fenomena deindustrialisasi yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Penurunan tingkat investasi dan minimnya pembangunan industri manufaktur padat karya yang memiliki dampak berganda (multiplier effect) memperparah kondisi pasar kerja.
"Setiap job fair dibuka, ribuan orang datang. Rata-rata lulusan sarjana, bahkan pemegang gelar magister ikut berburu pekerjaan," kata Politisi PDI Perjuangan itu.
Mengenai mutu pendidikan, Bonnie mengingatkan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sejatinya bertujuan mengembangkan kemampuan dan karakter peserta didik, bukan secara eksplisit mencetak tenaga kerja. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI terus mendorong kampus dan SMK untuk merumuskan pola pembelajaran yang tidak hanya unggul dari segi kualitas, tetapi juga memberi jaminan penyerapan tenaga kerja di daerah.
Bonnie memberikan kritik atas pola penyerapan tenaga kerja lokal yang belum optimal, seperti pada pembangunan pabrik semen di Kabupaten Lebak. Saat masa konstruksi, banyak warga lokal terserap sebagai kuli bangunan. Namun setelah beroperasi, warga sekitar hanya terserap pada posisi minor seperti petugas kebersihan (office boy) dan satuan pengamanan (satpam).
"Lulusan terdidik setinggi apa pun tidak akan bisa terserap kerja jika pemerintah tidak memiliki keberpihakan terhadap iklim bisnis dan investasi," ucapnya.
Ia mencontohkan praktik baik di Kudus, Jawa Tengah, di mana Djarum mendampingi SMK secara langsung sesuai kebutuhan industri—seperti SMK Animasi, Perkapalan, Tata Boga, hingga Hospitality. Lulusannya terbukti terserap penuh, bahkan ada yang menjadi bagian dari tim pembuat film animasi Hollywood Despicable Me.
Menurut Bonnie, kekeliruan mendasar saat ini adalah pemahaman bahwa pendirian SMK harus selalu mengikuti industri yang sudah ada. Padahal, penyelarasan (link and match) harus berorientasi pada potensi lokal dan wirausaha.
"Di Binuangeun potensinya ikan bagus, tetapi anak nelayan tidak mau menjadi nelayan karena tidak ada sekolah kelautan atau perikanan profesional. Untuk daerah agraris seperti Lebak, seharusnya diperbanyak sekolah pertanian yang mengelola potensi lokal," jelasnya.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Ia juga menyentuh persoalan kebijakan pendidikan nasional yang kerap tidak membumi, seperti menganggap wilayah Indonesia sebagai daratan kontinental, padahal berbasis kepulauan. Kondisi geografis ini memicu hambatan akses fisik, seperti di Mentawai, hingga persoalan pelarian atas talenta terdidik (brain drain) dari lulusan LPDP yang enggan pulang karena ekosistem dalam negeri belum mendukung.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, dari total 3,28 juta lulusan SMK periode 2024/2025, sebanyak 1,6 juta jiwa atau hampir 50 persen di antaranya menganggur. Angka ini menyumbang sekitar 7,74 persen terhadap pengangguran nasional. Sementara itu, tingkat pengangguran lulusan diploma berada di angka 4,8 persen (179 ribu orang), dan lulusan D-4 hingga S-3 mencapai 6,4 persen (1,033 juta orang).
Terakhir, terkait program digitalisasi pendidikan, Bonnie mengingatkan pemerintah untuk membedakan antara digitalisasi substansial dan sekadar pembagian perangkat keras. Ia mencontohkan pembagian papan tulis pintar (smart board) ke SD Negeri di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum memiliki aliran listrik.
"Jika dari 1 juta satuan pendidikan terdapat 20 persen yang belum memiliki akses listrik tetapi tetap dibelikan smart board, itu artinya ada pemborosan anggaran sebesar 20 persen akibat kebijakan yang tidak berbasis data (based on data)," pungkasnya.
