Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh sekadar berfokus pada pencapaian target jumlah penerima manfaat.
Menurutnya, aspek keamanan pangan dan ketepatan sasaran harus menjadi perhatian utama agar program ini efektif menekan angka malnutrisi serta stunting di Indonesia.
"MBG memang menjadi prioritas pemerintah secara kuantitas. Namun, keselamatan dan keamanan pangan adalah hal yang sangat krusial. Kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi harus menjadi bahan evaluasi terpenting," ujar Edy saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Edy menilai, rentetan kasus keracunan makanan menunjukkan adanya celah dalam tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Badan Gizi Nasional (BGN) didesak untuk membenahi standar mutu pangan dari hulu ke hilir.
Beberapa poin krusial dalam pengelolaan SPPG yang perlu segera dibenahi antara lain:
- Standar Mutu & Higienitas: Penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta sertifikasi sistem keamanan pangan (Hazard Analysis Critical Control Point/HACCP) pada dapur pengolahan.
- SDM Berpengalaman: Penguatan tenaga kerja terampil dan terlatih dalam pengolahan makanan massal.
- Distribusi & Jarak Logistik: Efisiensi jarak antara lokasi SPPG dan penerima manfaat guna meminimalkan risiko kontaminasi selama perjalanan.
Selain faktor keamanan pangan, Edy mengkritik penentuan prioritas sasaran penerima manfaat yang dinilai belum optimal. Ia menyoroti sejumlah wilayah yang tergolong kantong stunting nasional, namun justru belum tersentuh secara maksimal.
"Lima provinsi yang menjadi kantong stunting kita—seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Maluku, dan Sulawesi Barat—seharusnya mendapat prioritas utama. Sayangnya, daerah-daerah ini justru terlambat tersentuh dibanding provinsi lain," tegas Edy.
Ia meminta BGN memfokuskan alokasi program pada wilayah berisiko tinggi dan masyarakat kurang mampu. Menurutnya, penerima manfaat dari kalangan mampu sebaiknya diefisiensikan agar anggaran lebih tepat sasaran.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Jangan sampai masyarakat miskin justru terlewat. Tujuan utama MBG bukan sekadar membagikan makanan tambahan, melainkan upaya strategis memperbaiki gizi anak demi menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045," lanjutnya.
Guna memastikan efektivitas program, Edy mendesak pemerintah untuk segera membuka data pasti terkait jumlah sasaran penerima manfaat MBG. Kejelasan angka ini penting untuk menghitung kebutuhan anggaran secara nyata dan transparan.
"Sampai saat ini kita belum mengetahui angka pasti sasaran penerima manfaat dari target MBG. Kejelasan data ini sangat dibutuhkan agar perhitungan anggaran menjadi lebih realistis dan benar-benar terarah untuk mengatasi masalah malnutrisi serta stunting," pungkas Edy.
