Jakarta, Gesuri.id — Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menerima audiensi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama sejumlah perwakilan masyarakat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).
Pertemuan tersebut membahas sederet persoalan krusial, mulai dari konflik lahan, penggusuran, tata ruang, hingga lambatnya proses pemulihan pascabencana.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan WALHI telah didengar langsung oleh para anggota dewan lintas komisi. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut kepada mitra kerja kementerian terkait.
"Kebetulan hadir anggota yang mewakili komisi-komisi terkait, sehingga temuan ini bisa langsung ditanyakan kepada mitra kerja. Namun, terkait data akan kami inventarisasi kembali agar benar-benar akurat," ujar Dolfie.
Selain isu lingkungan dan konflik agraria, audensi tersebut menyoroti lambatnya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Dolfie mengkritik proses verifikasi data pemerintah dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang memakan waktu terlalu lama.
Ia menilai lambatnya verifikasi berdampak langsung pada pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Padahal, Kementerian Keuangan mengklaim bahwa alokasi anggaran tidak mengalami kendala.
"Dari Kementerian Keuangan selalu menyatakan anggaran tersedia dan tidak ada masalah. Pertanyaannya, kalau dana ada, kenapa pembangunannya belum berjalan optimal? Kita tidak mungkin membiarkan masyarakat terus-menerus tinggal di hunian sementara," tegasnya.
Baca: Berita kumpulan ganjar pranowo hari ini
Dolfie memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan membawa seluruh masukan WALHI ke dalam Rapat Kerja (Raker) bersama kementerian terkait. Pihaknya bakal mengevaluasi sejauh mana keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap dampak ekologis dan akses ekonomi masyarakat akibat ekspansi industri.
"Kami akan meneliti dari sisi regulasi dan kebijakan. Rekomendasi maksimalnya adalah menerbitkan perintah resmi kepada pemerintah melalui kesimpulan rapat kerja di komisi untuk menyelesaikan persoalan ini," pungkas Dolfie.
