Lamongan, Gesuri.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan mengkritik keras klaim program sekolah gratis di wilayahnya. Kritik tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi atas Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD 2026 pada rapat paripurna di gedung DPRD Lamongan, Selasa (21/7/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menilai narasi sekolah gratis—khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD)—saat ini masih sebatas klaim di atas kertas. Ia menyoroti dugaan efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai belum maksimal dalam membebaskan beban finansial para orang tua murid.
"Anggaran BOS seharusnya difokuskan untuk penyediaan buku dan bahan pembelajaran. Faktanya, di lapangan masih ditemukan praktik jual-beli LKS (Lembar Kerja Siswa) dan buku pendamping yang dibebankan kepada wali murid," tegas Erna.
Baca: Ganjar Pranowo Sebut Tragedi Kudatuli Aksi Negara Lumpuhkan
Erna menjelaskan bahwa praktik penjualan LKS secara kolektif oleh oknum guru maupun komite sekolah jelas melanggar ketentuan. Selain membebani masyarakat, materi LKS kerap tidak sejalan dengan kurikulum yang berlaku.
Sebagai solusi, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk menghentikan komersialisasi materi ajar dan mulai mengarahkan penggunaan LKS berbasis digital, atau memfasilitasinya secara gratis.
"Pemerintah daerah harus memastikan kualitas proses belajar-mengajar berjalan optimal di seluruh satuan pendidikan, khususnya tingkat SD," lanjutnya.
Selain sektor pendidikan, Erna turut mendesak evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lamongan. Ia menekankan pentingnya pembaruan data penerima manfaat agar program tersebut tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sikap kritis Fraksi PDI Perjuangan ini sejalan dengan komitmen mereka dalam mengawal anggaran daerah agar berpihak pada masyarakat kelas bawah. Di luar forum paripurna, Erna tercatat aktif menyerap aspirasi petani tembakau terkait pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta menyoroti pendataan keluarga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial secara maksimal.
Adapun terkait wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang sempat bergulir awal tahun ini, Erna secara tegas menyatakan penolakannya.
"Hal itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan mengingkari proses pendidikan politik bagi rakyat," pungkasnya.
