Ikuti Kami

Sri Untari Minta Antisipasi Peningkatan Kasus HIV/AIDS

Hal tersebut menyusul temuan Dinas Kesehatan Jatim, di mana terdapat 6.145 kasus baru penderita HIV/AIDS selama 2022.

Sri Untari Minta Antisipasi Peningkatan Kasus HIV/AIDS
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Sri Untari Bisowarno.

Surabaya, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Sri Untari Bisowarno, meminta para kepala daerah antisipasi peningkatan kasus HIV/AIDS. 

Hal tersebut menyusul temuan Dinas Kesehatan Jatim, di mana terdapat 6.145 kasus baru penderita HIV/AIDS selama 2022.

“Menurut saya kalau sudah enam ribu itu darurat, karena kita perlu untuk menyehatkan masyarakat,” kata Sri Untari di Surabaya, Minggu (4/12).

Baca: Untari: Koperasi Jadi Bagian Ciptakan Indonesia Merdeka

Menurut Untari, tingginya angka temuan ini menjadi indikasi bahwa Jawa Timur perlu perhatian khusus. Tracing dan testing harus ditingkatkan, terutama di daerah rawan prostitusi.

Selain itu, upaya mitigasi juga lebih dimasifkan. Jika diperlukan, kepala daerah bisa bekerjasama dengan pihak terkait untuk sosialisasi tentang kondom, hingga pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil.

Hal itu, mengingat ibu rumah tangga (IRT) lebih rentan terpapar HIV/AIDS yang didapat dari pasangannya. Jika mereka terinfeksi dalam keadaan mengandung, maka janin di dalamnya juga beresiko tertular.

“Masalah seksual, ibu menyusui, dan kontak yang sifatnya biologis, itu yang harusnya bagaimana kita membangun moralitas masyarakat agar memahami hidup dengan cara yang baik, norma sosial,” tuturnya seperti yang dikutip melalui laman pdiperjuangan Jatim.

Baca: Banteng Jatim Siagakan Personil BAGUNA di Lumajang

Ketua Umum Dekopin itu juga mendorong pemaksimalan kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim, mulai dari langkah preventif hingga penanggulangan.

Untari percaya, jika ini berjalan maksimal, maka penanganan terhadap pasien HIV/AIDS bisa lebih efektif, dan berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat.

“Kalau marak anak HIV dan stunting, maka masa depan kita gimana, maka perlu segera diatasi bersama dengan kebijakan yang dibuat provinsi dan kabupaten/kota,” tandasnya.

Quote