Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kabupaten Sika, Stefanus Sumandi mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah soal insentif guru honorer.
"Soal insentif guru honor bukan hal baru. Sejak tahun 2014, DPRD dan pemerintah sudah sepakati agar diberikan insentif kepada guru honor. Jika pemerintah ingin menambahkan insentif guru honor maka harus mencapai UMR. Bila perlu gaji guru lebih tinggi dari UMR. Menurut saya, APBD Sikka sangat mampu, kita hanya butuh kajian serius dari pemerintah untuk meningkatkan insentif guru honor," tegas Stefanus dalam keterangannya kepada TRIBUNFLORES.COM.
Ia mengungkapkan, selama ini justru pemerintah melalui TAPD yang menolak usulan DPRD Sikka agar insentif ditingkatkan. Selalu saja pemerintah beralasan anggaran tidak cukup.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
"Saya pikir, setelah ada banyak guru honor yang diangkat menjadi PPPK maka APBD Sikka sangat mampu untuk meningkatkan insentif guru honor baik di sekolah swasta maupun negeri. Terus untuk BOS Daerah itu pun sudah digagas DPRD periode 2019-2024," ujarnya.
DPRD Sikka, lanjutnya, justru mengusulkan agar semua sekolah di Sikka mendapat dana BOS daerah bukan hanya sekolah tertentu.
" Yah, kalau pemerintah ingin serius urus pendidikan, mesti perhatikan guru dan fasilitas sekolah," paparnya.
