Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Manado, Stenly Tamo, mendorong Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera memperkuat armada pengangkut sampah di berbagai wilayah. Usulan tersebut disampaikan Tamo dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (18/8), di ruang rapat paripurna.
“Di DLH ada anggaran belum habis terpakai Rp6,3 miliar. Jadi sisa itu bisa untuk pengadaan armada pengangkut sampah,” ujar Tamo.
Menurut Tamo, masih terdapat anggaran sekitar Rp6,3 miliar di DLH yang belum terserap. Ia menilai, sisa anggaran tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan armada pengangkut sampah sehingga pelayanan kebersihan di Kota Manado dapat berjalan lebih maksimal.
Dijelaskannya, anggaran Rp6,3 miliar tersebut sebelumnya dialokasikan untuk tipping fee sampah atau biaya jasa pengolahan dan pembuangan sampah yang dibayarkan Pemerintah Kota Manado untuk TPA regional di Ilo-ilo.
"Itu untuk biaya jasa pengolahan dan pembuangan. Tapi karena belum siap beroperasi, sehingga dana Rp6,3 miliar itu kami mintakan agar diperuntukan untuk pengadaan armada pengangkut sampah," terangnya.
Tamo menegaskan, penambahan armada menjadi kebutuhan penting karena persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tenaga petugas, tetapi juga kemampuan pemerintah melakukan pengangkutan secara cepat dan merata di seluruh wilayah.
Dengan jumlah armada yang lebih memadai, pengangkutan sampah di setiap wilayah diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sehingga sampah tidak terlalu lama menumpuk di lingkungan masyarakat.
“Supaya penanganan sampah di masing-masing wilayah itu cepat kalau armada banyak,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Singkil-Mapanget ini menilai, anggaran yang belum terserap harus dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, penanganan sampah membutuhkan sistem yang kuat, mulai dari ketersediaan armada, jadwal pengangkutan yang konsisten hingga pengawasan di lapangan. Jika salah satu komponen tersebut lemah, pelayanan kebersihan akan ikut terganggu.
“Pemerintah harus melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi kebutuhan armada justru masih kurang. Kalau armada bertambah, pelayanan pengangkutan sampah juga bisa lebih maksimal,” katanya.
Ia berharap penambahan armada tidak sekadar menjadi pengadaan kendaraan, tetapi menjadi bagian dari langkah konkret Pemerintah Kota Manado dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih cepat, teratur dan responsif.
Bagi Tamo, kota yang bersih bukan hanya menyangkut estetika, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan pemerintah serta kenyamanan masyarakat.
"Karena itu, persoalan sampah harus ditangani dengan kebijakan yang konkret, termasuk memastikan DLH memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk bekerja maksimal," pungkasnya.
