Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan, mempertanyakan perhitungan impor garam yang dipaparkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
"Artinya, kekurangan hampir 3 juta ton. Kalau impor cuman 1,2 juta ton berarti yang lainnya kemana gitu, loh? Ini harus disamakan dulu persepsi kita supaya nggak beda-beda nanti," ucap Sturman.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, juga menambahkan catatannya. Ia menyoroti penggunaan anggaran Rp1,2 triliun yang digelontorkan KKP untuk program swasembada garam industri dan mempertanyakan kapan target tersebut benar-benar bisa dicapai.
"Kalau untuk konsumsi betul sudah swasembada kita, yang Sturman tanyakan (swasembada garam) industri dengan gelontoran Rp1,2 triliun kapan tercapai? Sesungguhnya kita sendiri sudah mampu produksi garam industri, (karena) sudah mengunjungi salah satu pabrik. Kalau dari sisi hulunya, raw materialnya digenjot Pak Wamen, insyaallah kita tidak usah impor lagi, karena kemampuan kita memproduksi garam industri, CAP, farmasi. Insyaallah bisa," tuturnya.
Wakil Menteri KP Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan swasembada garam dapat tercapai pada 2027. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi mengimpor garam.
"Untuk tahun ini dan tahun depan masih ada sebagian impor. Namun, pada 2027 kami targetkan sudah tidak impor garam lagi," ujar Didit.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa Indonesia mengimpor garam CAP sebanyak 1,2 juta ton pada tahun lalu. Sementara, untuk impor garam aneka pangan mencapai 600.000 ton.
"Kalau untuk (impor garam) aneka pangan 600.000 ton. Jadi, sekitar 2,1 juta ton," ujar Koswara.
Ia menambahkan, KKP memiliki dua program strategis untuk mengejar swasembada garam pada 2027, yakni pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, seluas 13.000 hektare, serta program intensifikasi lahan garam. Untuk itu, KKP telah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun guna mempercepat pembangunan pergaraman nasional.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, turut menyoroti transparansi data biaya impor garam yang disampaikan KKP.
"Makanya ini, rupiahnya saja nggak tahu dari KKP berapa jumlahnya?" terang Titiek.
Koswara pun mengakui pihaknya belum dapat memberikan jawaban rinci. "Nah, kalau rupiahnya saya kurang data bu jumlahnya," jelasnya.
Titiek Soeharto menutup rapat dengan meminta pemerintah mempercepat target swasembada. "Kalau bisa diusahakan lebih awal dari 2027," pungkasnya.
