Jakarta, Gesuri.id - Pemangkasan transfer keuangan dari pemerintah pusat berdampak langsung pada pembangunan sektor pendidikan di Kubu Raya.
Bupati Sujiwo mengakui kondisi tersebut membuat pembangunan sektor pendidikan di Kubu Raya belum bisa digarap secara optimal selama setahun terakhir.
“Ya, kita ini mempunyai keterbatasan anggaran, apalagi dengan kondisi fiskal nasional yang berdampak terhadap fiskal daerah, di mana ada pemangkasan transfer ke daerah cukup besar. Sehingga, satu tahun kepemimpinan saya ini, saya belum bisa maksimal untuk memperhatikan dunia pendidikan,” ujar Sujiwo, Kamis (16/4).
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Dia menegaskan, sektor pendidikan sejatinya merupakan bagian dari belanja wajib (mandatory spending) yang seharusnya mendapat perhatian besar. Namun, tekanan fiskal membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas.
Meski demikian, Sujiwo memastikan akan mengubah strategi pembangunan pada tahun mendatang. Seiring dengan progres pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai hampir rampung, pemerintah daerah berencana mengalihkan sebagian anggaran ke sektor pendidikan.
“Saya melihat tahun depan itu jalan-jalan poros sudah mulai terbangun dan sebagian hampir selesai. Maka saya akan mengurangi yang untuk jalan, kita gunakan untuk kemajuan dunia pendidikan,” jelasnya.
Pengalihan anggaran tersebut, lanjut dia, akan difokuskan pada pembangunan fisik sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang masih membutuhkan peningkatan kualitas.
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
Untuk menutup keterbatasan anggaran daerah, Sujiwo juga mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendatangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dia menyebut, Kubu Raya menargetkan memperoleh sekitar enam titik program Infrastruktur Jembatan Daerah (IJD) dengan total nilai mencapai Rp120 miliar atau sekitar Rp20 miliar per titik. Selain itu, pemerintah daerah juga berharap mendapat tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dengan pertimbangan ini, saya bisa menggeser sebagian anggaran ke pendidikan, kesehatan, dan perangkat daerah lainnya. Nah, inilah strategi. Di masa sulit seperti ini, kita memang harus pintar-pintar,” tuturnya.
