Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Sukur Nababan menyoroti pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada mitra penyedia fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Sukur, insentif Rp6 juta kepada SPPG MBG akan menjadi masalah baru karena tidak dibarengi dengan perhitungan yang rasional.
Satu SPPG saja bisa memakan uang negara Rp1,8 miliar per tahun. Itu baru satu titik SPPG. Sedangkan jumlah SPPG se-Indonesia tercatat mencapai 24 ribu unit SPPG, sehingga insentif kepada SPPG yang harus ditanggung dari uang rakyat mencapai triliun rupiah per tahun.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
“Anggaran besar harus diiringi transparansi besar. Setiap rupiah APBN wajib bisa dipertanggungjawabkan," kata Sukir Nababan dalam keterangan tertulis kepada insan pers, Kamis (26/2/2026)
Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat 6 (Bekasi-Depok) itu mendesak agar insentif sebesar Rp6 juta per hari per SPPG dikaji ulang, apalagi insentif itu tetap berlaku saat libur.
"Besaran insentif harus berbasis perhitungan kebutuhan riil dan standar harga pasar yang wajar di tiap daerah, gitu loh," ungkapnya.
Disamping itu, Sukur juga menyoroti proses seleksi mitra SPPG yang tidak transparan dan ditengarai sarat dengan kepentingan.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis yang Berani
Semestinya, kata Sukur, proses seleksi mitra wajib terbuka, kompetitif, dan dapat diaudit publik untuk mencegah konflik kepentingan.
Sukur menampik jika sikap kritis ini dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap MBG. Sebab faktanya sejak awal PDI Perjuangan mendukung penuh program MBG asalkan dijalankan dengan benar.
"Program gizi anak didukung penuh, namun implementasinya wajib tunduk pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas fiskal," tuntas Sukur Nababan, Anggota DPR dari Frkasi PDI Perjuangan.
