Jakarta, Gesuri.id – DPR RI meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meningkatkan program kerjanya agar dapat mendorong peningkatan kualitas tayangan di lembaga penyiaran. Untuk itu, Komisi I DPR akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap lembaga penyiaran pada 2019 mendatang.
Peningkatan ini meliputi penambahan perangkat pengawasan untuk televisi, radio dan lembaga penyiaran berlangganan.
Merespon itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junico Siahaan mengatakan, banyak hal yang masih berkaitan dengan kualitas Penyiaran Indonesia.
“Menurut saya pemeringkatan survei kualitas itu masih kurang, survei sudah ada tapi implikasi terhadap program masih Itu-itu saja,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).
Selain itu, Nico, sapaan akrab Junico Siahaan, juga berharap diskusi DPR dengan KPI ini bisa lebih mendalam. Agar seluruh permasalahan terkait penyiaran dan kualitas tontonan bangsa kita meningkat.
“Kita tidak bisa kalau tidak mendalam, karena hanya kulitnya saja yang disampaikan. Kalau di 2017 ada permasalahan agar disampaikan saja, sehingga kita carikan jalan keluar,” tambah Nico.
Nico juga menyoroti permasalahan KPI yang selalu berurusan dengan pengadilan ketika melayangkan gugatan atau peringatan tayangan yang bermasalah kepada pihak stasiun televisi.
“Jangan sampai tahun ke tahun alasannya tidak ada uang. Sudah ketahuan sama televisi, tinggal bawa ke pengadilan saja. Itu masalah klasik,” lanjut Nico.
Masih dikatakan Nico, jika memang ada yang ingin dicapai oleh KPI dan kemudian ada kendala misalnya kekurangan dana untuk pengadilan, ia meminta KPI untuk menyampaikannya ke DPR.
