Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran melalui APBD 2027 untuk membantu masyarakat kelompok desil 1–4 yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Hari ini Desil 1 sampai Desil 4 yang tidak tercover oleh pemerintah pusat, kita minta APBD Kota Pekanbaru untuk membantunya,” ujar Zulkardi, Senin (28/9/2026).
Menurut Zulkardi, masih terdapat warga yang masuk kelompok desil 1–4 namun belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar masyarakat yang membutuhkan tidak terlewatkan dari program perlindungan sosial.
Ia mengatakan APBD Pekanbaru perlu memiliki ruang untuk membiayai bantuan yang dapat melengkapi program pemerintah pusat. Bantuan tersebut dapat mencakup kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga dukungan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Kita ingin menyampaikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membantu dengan space APBD, membantu masyarakat yang hari ini desilnya rendah 1 sampai 4, tapi dia tidak dapat bantuan dari pusat,” katanya.
Zulkardi mengatakan usulan tersebut akan diperjuangkan dalam pembahasan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2027. Pemerintah kota diharapkan dapat menyiapkan skema bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, bantuan melalui APBD bukan dimaksudkan untuk menggantikan program pemerintah pusat, melainkan menjadi pelengkap bagi warga yang belum memperoleh bantuan.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat yang masuk kelompok membutuhkan diharapkan tetap memiliki akses terhadap program perlindungan sosial meskipun belum terakomodasi dalam bantuan pemerintah pusat.
Selain persoalan anggaran, Zulkardi juga menekankan pentingnya pembaruan data penerima bantuan. Menurut dia, penyaluran bantuan harus menggunakan data yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar tepat sasaran serta tidak terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah pusat.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami persoalan terkait data desil. Pengaduan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai.
Melalui usulan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama warga yang belum terjangkau bantuan dari pemerintah pusat.
