Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, mendorong pemerintah memberikan perlindungan sosial secara menyeluruh kepada keluarga Abah Rukman dan Emak Popon di Kampung Ngamplang RT 02 RW 01, Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang.
Keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas tersebut memiliki dua anak penyandang disabilitas, tetapi belum menerima komponen bantuan sosial dari pemerintah pusat meskipun tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1.
“Pemkab Garut sebisa mungkin memberikan pelatihan vokasi untuk Kang Hendi. Kemampuan kognitif dan verbalnya layaknya seperti kita pada umumnya. Jangan sampai keterbatasan penglihatan menjadi penghalang baginya untuk memiliki masa depan yang lebih baik,” ungkap Yudha.
Kepedulian tersebut ditunjukkan Yudha melalui kunjungan langsung bersama sejumlah kader PDI Perjuangan pada Kamis (12/11/2026).
Dalam kunjungan itu, Yudha melihat kondisi kehidupan keluarga Abah Rukman yang selama ini berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan ekonomi dan tanggung jawab merawat dua anak penyandang disabilitas.
Abah Rukman sehari-hari bekerja sebagai pengayuh becak di kawasan Pasar Cikajang, sedangkan istrinya, Emak Popon, bekerja sebagai buruh tani untuk menopang kebutuhan keluarga. Keduanya tinggal di sebuah rumah panggung sederhana dengan dinding bilik bambu.
Keluarga tersebut memiliki dua anak penyandang disabilitas. Anak pertama, Tatang, merupakan penyandang disabilitas intelektual yang tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Sementara anak kedua, Hendi, merupakan penyandang disabilitas tunanetra.
Yudha menilai kondisi keluarga tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, berdasarkan DTSEN, keluarga Abah Rukman masuk kategori desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Namun, hingga kini mereka belum mendapatkan komponen bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Menurut Yudha, negara memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan dasar penyandang disabilitas beserta keluarganya terpenuhi. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Dalam kunjungan tersebut, Yudha turut didampingi unsur Pemerintah Kecamatan Cikajang, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Garut, Kang Yusup dan Kang Diman selaku pendamping sosial atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Cikajang, Baguna PDI Perjuangan Garut, serta Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Cikajang.
Selain melihat langsung kondisi keluarga, Yudha bersama jajaran kader PDI Perjuangan menyerahkan bantuan sembako dan santunan uang tunai. DKP Kabupaten Garut juga turut menyalurkan bantuan sembako untuk membantu meringankan beban keluarga tersebut.
Namun, Yudha menegaskan, bantuan yang diberikan tidak boleh hanya bersifat sementara. Pemerintah perlu memastikan keluarga Abah Rukman mendapatkan akses terhadap program perlindungan sosial yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
Sebagai langkah awal, pendamping sosial telah membawa Tatang dan Hendi ke Kantor Kecamatan Cikajang untuk menjalani proses perekaman data. Upaya tersebut dilakukan agar keduanya dapat didaftarkan ke dalam portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), sehingga selanjutnya bisa diusulkan memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mendorong pemenuhan hak bantuan sosial, Yudha juga menaruh perhatian terhadap masa depan kedua anak tersebut, khususnya Hendi. Menurutnya, Hendi memiliki kemampuan kognitif dan komunikasi verbal seperti orang pada umumnya meskipun mengalami disabilitas tunanetra. Potensi tersebut perlu didukung melalui pelatihan vokasi atau keterampilan yang sesuai dengan kondisinya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Garut dapat membuka akses pelatihan keterampilan agar Hendi memiliki bekal untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi.
“Orang tuanya tentu semakin bertambah usia. Abah Rukman tidak selamanya bisa mengayuh becak, begitu juga Emak Popon tidak selamanya bisa menjadi buruh tani. Karena itu, anak-anaknya harus mendapatkan pelatihan keterampilan agar kelak bisa menghidupi dirinya sendiri sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki,” ungkapnya.
Yudha berharap sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, pendamping sosial, dan berbagai elemen masyarakat dapat memastikan keluarga Abah Rukman memperoleh hak-hak sosialnya.
Menurutnya, kehadiran pemerintah tidak boleh berhenti pada proses pendataan dan pemberian bantuan sesaat, tetapi harus berlanjut hingga terpenuhinya kebutuhan dasar serta terbukanya kesempatan hidup yang lebih layak dan mandiri bagi penyandang disabilitas.
