Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
”Saya pribadi sebagai Anggota DPR sudah sejak awal meminta keluar dari BoP,” ujar politisi PDI Perjuangan ini, dikutip Minggu (29/3/2026).
Ia menilai keberadaan Indonesia dalam organisasi yang disebut sebagai bentukan Presiden AS Donald Trump tersebut telah melenceng dari amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
TB Hasanuddin lantas memberikan alasan yang mendasari desakan tersebut, yakni partisipasi Indonesia dalam BoP mencederai prinsip dasar negara. Ia menegaskan bahwa peran menjaga perdamaian dunia tidak tercermin jika Indonesia justru bergabung dengan organisasi yang membiarkan agresi militer, khususnya terkait invasi Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Selain itu, ia juga menyoroti sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam mengutuk agresi tersebut. Menurutnya, hal ini memperkuat persepsi publik internasional bahwa Indonesia mulai berpihak dan kehilangan komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain.
“Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia,” ucapnya.
Dari sisi ekonomi, TB Hasanuddin juga menilai alokasi anggaran untuk pengiriman pasukan TNI dalam ISF berpotensi membebani fiskal negara di tengah tekanan global akibat konflik tersebut. Ia pun mengingatkan pemerintah agar lebih selektif dalam penggunaan anggaran negara guna menjaga stabilitas domestik.
“Apalagi, saat ini Indonesia mulai dipandang sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan jalur kekerasan dalam penyelesaian konflik,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan situasi Timur Tengah yang semakin memanas, Indonesia berisiko terseret dalam dinamika geopolitik yang kompleks dan berpotensi merugikan kepentingan nasional jika tidak mengambil langkah tegas.
