Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin memperingatkan terkait rencana pengiriman prajurit TNI dalam pasukan International Stabilization Force (ISF) di bawah kendali Board of Peace (BoP).
Menurut dia, langkah tersebut merupakan keputusan yang sangat berisiko tinggi dan tidak menguntungkan, baik dari sisi politik maupun militer.
"Soal rencana pengiriman prajurit TNI dalam pasukan ISF di bawah BoP, saya melihat ini sebagai partisipasi Indonesia dalam eksperimen pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sangat berisiko tinggi dan menelan biaya tidak sedikit," katanya dikutip Rabu (18/2).
Ia mengungkapkan ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia sebelum mengerahkan prajurit TNI.
Pertama, kata TB Hasanuddin, masih belum jelasnya mandat ISF. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang disetujui pada November 2025, menyebutkan peran ISF membantu BoP mendukung gencatan senjata dan demiliterisasi di Gaza.
Namun, TB Hasanuddin menilai dalam perkembangannya, BoP malah menjadi organisasi yang secara struktural didominasi oleh satu negara: Amerika Serikat.
Selain itu, ia juga melihat badan tersebut tidak bersifat kolektif kolegial. Dalam piagam pendiriannya, BoP tidak secara spesifik menyebutkan soal perdamaian Gaza.
Menurut TB Hasanuddin, kondisi tersebut berbahaya karena ISF seperti “cek kosong” untuk pihak yang mendominasi BoP. Dengan begitu, pihak yang mendominasi dinilainya bisa mengubah mandatnya sesuai kepentingan tertentu.
"Hal ini menjadi pertanyaan, apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan negara pengirim atau hanya menjadi instrumen pihak tertentu di Gaza," katanya.
“Pemerintah kita harus mempelajari betul mandatnya."
Kedua, aspek penerimaan dari pihak-pihak yang berkonflik di Gaza terhadap ISF. Menurut TB Hasanuddin, persetujuan seluruh pihak yang berkonflik jadi syarat utama dalam misi perdamaian.
Tanpa persetujuan pihak yang bertikai, kata dia, pasukan perdamaian berpotensi terseret dalam pusaran konflik bersenjata.
TB Hasanuddin berpengalaman dalam pasukan perdamaian karena pernah terlibat sebagai kontingen RI dalam misi perdamaian PBB di Irak dan Kuwait.
“Selama ini, BoP yang menjadi pengendali ISF tidak menempatkan perwakilan Palestina di dalamnya, sementara Israel justru telah masuk,” tuturnya.
“Bahkan, seorang pemimpin senior Hamas baru-baru ini menyatakan tidak setuju atas kehadiran ISF BoP di Palestina dan mengeklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait sikap tersebut."
Ia mengatakan hal itu menunjukkan ISF bentukan BoP belum memiliki legitimasi menyeluruh dari pihak yang berkonflik. Sebaliknya, TB Hasanuddin menilai BoP terkesan condong ke salah satu pihak.
"Artinya, jika dipaksakan tanpa persetujuan semua pihak, partisipasi TNI dalam ISF memiliki risiko sangat tinggi. Bukan tidak mungkin prajurit TNI akan berada di tengah reeskalasi konflik bersenjata, dan ini taruhannya nyawa," ujarnya.
Sedangkan aspek ketiga, lanjut TB Hasanuddin, terkait pendanaan. Menurutnya, selain berbahaya, eksperimen ISF tidak murah.
Di tengah kondisi ekonomi domestik yang masih penuh tantangan, pengiriman pasukan untuk misi yang belum jelas ini dinilai berpotensi membebani keuangan negara.
"Kita sepakat bahwa kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi kita," kata TB Hasanuddin.
"Namun, hal tersebut harus ditempuh dengan cara-cara yang sesuai hukum dan norma internasional, tidak menimbulkan risiko bagi WNI, khususnya prajurit TNI, dan yang paling penting tepat sasaran untuk mendukung kemerdekaan Palestina."
