Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin mengatakan akan melaporkan kepada menteri terkait Sewa Lahan HGU oleh PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka.
Itu dikatakannya setelah mendapatkan informasi dari kedua belah pihak baik itu wilayah kabupaten Indramayu dan Majalengka, Jumat (8/10).
Baca: REPDEM: Partai Demokrat Harus Minta Maaf ke Megawati !
Kunci permasalahan itu ada dalam pembagian Hak Guna Usaha (HGU), yang dilakukan oleh Pabrik Gula.
HGU diberikan oleh negara kepada PT, nyatanya PT. PG Rajawali II Jatitujuh Majalengka yang dipercaya oleh pemerintah justru tidak dikelola dengan baik, untuk mengamankan kemudian membagikan dengan pasti lahan tebu tersebut kepada petani.
Seharusnya pembagian HGU itu harus ditujukan kepada siapa, jumlahnya berapa lalu sistemnya seperti apa sehingga ada tanah yang hampir tidak bertuan.
Kemudian itu yang menjadi akar permasalahan yang timbul adanya bentrokan antar kedua petani tebu tersebut.
“Sehingga saya sudah minta ya harus diselesaikan oleh pabrik gula tadi untuk ditertibkan pertama mengenai batas,” ucapnya.
Dijelaskan dia, ternyata batas wilayah administrasi negara, yaitu batas wilayah antara kabupaten Majalengka dengan kabupaten Indramayu ternyata berbeda.
Sambung dia, berbeda dengan batas yang diputuskan oleh BPN artinya berbeda secara kenyataannya juga.
“Nah itu harus segera ditertibkan juga,” kata TB. Hasanuddin.
Lalu ia mengatakan, yang kedua adalah siapa yang mendapatkan tanah untuk dikelola, bermitra, lalu kewajiban upahnya akan seperti apa.
Baca: Tak Seperti Era Ahok, PPSU Sekarang Lebih Sering Nongkrong !
” Saya juga akan mempertanyakan apakah sah menurut undang-undang menyewakan HGU kepada rakyat tiap hektar sebanyak Rp. 3.000.000 dan teryata pa bupati juga tidak tahu itu,” tuturnya.
” Saya akan laporkan kepada menteri terkait juga kepada mereka - mereka yang terkait, supaya apa kasus ini tidak boleh terjadi lagi,” jelasnya. Dilansir dari pikiranrakyat.
