Surabaya, Gesuri.id – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mendorong keterlibatan pengurus RT, RW, hingga jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperluas penerapan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Alam (TEBA).
Menurut Anas, pengelolaan sampah perkotaan tidak bisa terus-menerus bertumpu pada petugas pengangkut dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kesadaran warga dalam mengolah sampah sejak dari sumbernya merupakan kunci utama mengatasi persoalan tersebut.
Hal itu disampaikan Anas saat mengikuti verifikasi lapangan Lomba Kampung Pancasila di Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kamis (19/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan di lima lokasi, yakni RW 04 Panduk, RW 02 SDI, RW 03 Panjang Jiwo Lebar, RW 01 Panjang Jiwo Besar, dan RW 06 Prapen, guna menentukan peserta yang berpeluang menembus 200 besar.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Anas menjelaskan, TEBA menjadi solusi sederhana untuk mereduksi sampah organik rumah tangga. Melalui sistem biopori, sisa makanan dan dedaunan dapat diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Namun, ia menilai pemahaman warga mengenai konsep ini masih perlu digencarkan oleh pengurus RT dan RW.
“TEBA ini cukup bagus sekali karena sementara ini banyak warga yang masih belum paham tentang arti TEBA. Sebenarnya cukup efektif sehingga warga bisa membuat pupuk atau biopori di masing-masing tingkat kampung,” kata Anas.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai fasilitas pengolahan sampah berbasis lingkungan perlu dibangun secara bertahap di setiap kampung. Untuk itu, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hadir melalui pendampingan maupun dukungan anggaran agar program ini tidak berhenti di kampung percontohan saja.
“Perlu support dari Pemerintah Kota Surabaya, khususnya saya juga sebagai Sekretaris Komisi A, agar men-support titik-titik TEBA di setiap kampung supaya ada manfaatnya bagi warga sekitar. Ini nanti kita coba pikirkan sehingga menjadi bentuk anggaran yang difasilitasi pemerintah kota agar menyeluruh,” ujarnya.
Besarnya urgensi penerapan TEBA turut disoroti tim verifikator Kampung Pancasila bidang lingkungan, Wawan Some. Ia memaparkan bahwa dari total timbulan sampah di Surabaya yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, sekitar 60 persen atau mendekati 950 ton didominasi oleh sampah organik—terdiri atas 53 persen sisa makanan dan 7 persen dedaunan maupun ranting.
“Kalau sudah seperti itu berarti sekitar hampir 950 ton dari 1.800 ton. Kalau itu selesai dengan TEBA, selesai,” ujar Wawan.
Ia menambahkan, konsep ini sejatinya mirip dengan metode joglangan atau biopori jumbo yang sudah dikenal warga. Selain menekan biaya operasional pengangkutan, pengolahan dari hulu mencegah penumpukan sampah organik di TPA yang berisiko menghasilkan gas metana pemicu kebakaran.
Wawan pun mengusulkan agar Pemkot Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait pengolahan sampah dari sumber sebagai payung hukum sekaligus dasar penganggaran. Secara teknis, satu titik TEBA dapat dikelola secara komunal oleh sekitar 10 rumah tangga dengan ukuran yang menyesuaikan luas lahan dan kondisi air tanah.
“Menurut saya itu yang harus dibuat Perwali. Karena sebenarnya sudah ada peraturan menteri bahwa sampah organik itu tidak boleh masuk TPA. Surabaya butuh Perwali pengolahan sampah dari sumber,” jelasnya.
Di sisi lain, penerapan pengolahan sampah mandiri masih menemui kendala di lapangan. Ketua RT 06 RW 01 Panjang Jiwo, Ernin, mengakui kesadaran warga untuk memilah sampah belum merata karena sebagian masyarakat merasa kewajibannya selesai setelah membayar iuran kebersihan.
Selain faktor kesadaran, keterbatasan lahan di gang-gang sempit menjadi hambatan fisik tersendiri bagi warga yang selama ini mengandalkan petugas gerobak sampah.
“Kalau sampah saya bilang belum sempurna. Ada yang peduli dan memilah, tapi mayoritas kurang peduli. Biasanya orang itu bilang sudah bayar, jadi tinggal diambil. Masalahnya juga tempat; kalau gang kecil begini dikasih tempat juga bingung, fasilitas kita juga belum ada,” tutur Ernin.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Sementara itu, Camat Tenggilis Mejoyo, Wawan Windarto, menegaskan bahwa pembinaan Kampung Pancasila yang mencakup empat pilar—lingkungan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya—tidak sekadar mengejar gelar juara, melainkan membangun perubahan perilaku warga.
Di Kelurahan Panjang Jiwo sendiri, terdapat enam RW yang sukses menembus 500 besar dan tengah berjuang menuju 200 besar.
“Harapan jangka panjangnya dengan adanya Kampung Pancasila adalah perubahan perilaku di masyarakat, khususnya di lingkungan dan ekonomi. Masyarakat harus mulai mengubah perilaku untuk mengurangi sampah, nol sampah dari rumah, sehingga beban pemerintah kota dalam pembuangan sampah di TPA bisa berkurang,” pungkas Wawan.

















































































