Jakarta, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menegaskan akan turut mengawal berbagai program dalam konteks pemerintahan di Jawa Timur.
Sikap ini menjadi tindak lanjut pasca Kongres di Bali yang memutuskan bahwa PDI Perjuangan bukan partai koalisi maupun oposisi terhadap pemerintah, melainkan penyeimbang.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan, posisi penyeimbang dipilih partainya lantaran sistem demokrasi di Indonesia sebetulnya tidak mengenal istilah koalisi atau oposisi.
BaCa: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Namun, di dalam maupun di luar pemerintahan atau penyeimbang.
"Jika program-program pemerintah itu bagus, kita akan terus mendukung. Jika ada yang kurang tepat kita memberikan masukan. Itu yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati). Bekalnya kami untuk sampai kepada masyarakat," kata Untari saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/8/2025).
Sikap ini akan turut menjadi pegangan PDI Perjuangan Jatim sebagai pengurus daerah.
Sikap terhadap pemerintahan di tingkat provinsi misalnya, pun akan sama yakni mengawal berbagai program agar tepat sasaran.
Untuk tingkat provinsi, PDIP memang bukan pengusung Khofifah-Emil saat Pilgub 2024 lalu.
Namun, PDIP memastikan berbagai program akan terus dikawal.
Misalnya, Untari menyoroti terkait program beasiswa yang menyasar keluarga miskin dengan kategori miskin ekstrem.
Untari yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim ini menilai pemberian beasiswa kepada keluarga miskin ekstrem sudah tepat.
Sebab, untuk mengentaskan kemiskinan memang perlu berbagi intervensi dari pemerintah.
"Suntikannya melalui beasiswa yang bisa dipakai untuk kepentingan anak-anak kita ini supaya bisa sekolah dengan baik. Karena peruntukannya itu untuk kepentingan membeli peralatan sekolah," ujarnya.
BaCa: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Program lain yang juga disoroti adalah Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera atau Putri Jawara.
Program ini memberikan bantuan permodalan kepada perempuan kepala keluarga maupun perempuan yang suaminya sedang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Bantuan yang dikucurkan untuk modal usaha dari pemprov.
Masing-masing dari penerima mendapat bantuan senilai Rp 3 juta.
"Ini kan hal bagus, kalau hal bagus ya harus didukung," jelas legislator asal dari Dapil Malang tersebut.
