Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih penyelesaian polemik empat pulau yang diperebutkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Menurutnya, sikap yang ditunjukkan Prabowo mencerminkan ketulusan dan kecepatan dalam merespons permasalahan strategis di daerah.
"Jadi itu kita apresiasi ke Pak Presiden sekali lagi kenapa saya bilang kenapa Pak Presiden itu sikapnya sincere, tulus itu seperti itu. Orang tulus itu biasanya serta-merta kalau menjawab. Beliau serta-merta," kata Utut, Senin (16/6/2025).
Utut menilai, polemik mengenai batas wilayah empat pulau tersebut memang sebaiknya diserahkan kepada para ahli untuk menelaah duduk persoalannya secara menyeluruh.
Ia juga menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo tidak melampaui kewenangannya, melainkan sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara.
"Mengenai 4 pulau biar ini nanti yang para ahli yang paling paham duduk perkara. Saya nggak bisa menjawab tapi apakah Pak Prabowo mem-bypass pasukan atau menteri? Saya rasa nggak, itu masih kewenangannya," ujarnya.
Menurutnya, sebagai Presiden, Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis seperti dalam polemik ini. Bahkan, jika ada menteri yang merasa kewenangannya dilewati, Utut menyarankan agar langsung menghadap Presiden untuk mendiskusikan hal tersebut.
"Jadi memang Presiden memiliki kekuasaan itu. Kalau ada menterinya yang merasa dilewati, ya menterinya hadap Presiden aja. Biar pak presidennya bercerita karena kadang juga kan mengambil keputusan itu sulit," jelasnya.
Diketahui, konflik batas wilayah melibatkan empat pulau yang menjadi sengketa antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengambil alih penanganan persoalan ini guna memastikan solusi terbaik yang adil dan menyeluruh.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya mengungkapkan bahwa langkah Presiden tersebut merupakan hasil dari komunikasi antara DPR dan kepala negara. Ia menyatakan bahwa Presiden akan segera menentukan langkah konkret dalam menyelesaikan konflik antardaerah ini.
"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," pungkasnya.
