Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Komisi VI, Deddy Sitorus mengatakan diksi Ribka Tjiptaning mengenai vaksin dalam RDP dengan mitra Komisi 8 DPR RI, baru-baru ini, harus dilihat secara jernih dan substantif.
Sebab, menurutnya, sebenarnya yang diangkat adalah hal yang sangat mendasar dan penting.
Ia beberkan poin-poin penting pernyataan Ribka yaitu, pertama, jangan main-main dengan nyawa rakyat. Pastikan bahwa vaksin itu aman sebab banyak kejadian vaksin berakibat fatal. Selama ini masih banyak polemik soal efifasi dan dampak dari masing-masing vaksin yang muncul di publik.
Baca: Vaksinasi Corona, Hasto: Pelayanan Kesehatan Untuk Semua
Kedua, jangan sampai vaksinasi menjadi ajang bisnis seperti test covid, kalau hasil cepat maka bayar lebih mahal seperti test swab PCR dan Rapid Test kemarin.
Ketiga, kalau semua vaksin gratis apakah semua rakyat mendapat vaksin yang sama sebab harga vaksin dan tingkat kepercayaan tterhadap merk vaksin berbeda-beda. Apakah rakyat disuntik sinovac yang murah sementara yg lain dapat yg mahal spt Pfizer. Jangan sampai ada diskriminasi sebab harga vaksin bervariasi dari Rp. 116.000 - Rp. 2.000.000. Ini soal keadilan.
Keempat, poin bahwa tidak mau divaksin dan memilih membayar denda adalah “jika belum yakin vaksin itu aman”. Intinya, kalau rakyat mau divaksin maka tidak perlu terburu-buru. Menurut berbagai media, efifasi vakson Sinovac itu di angka 60,5% dan belum menyelesaikan uji klinis tahap 3. Jadi sebaiknya dipastikan dulu, kalau tidak jangan dipaksakan rakyat divaksin.
Kelima, jangan ada yg mengambil untung dari proses vaksinisasi massal. Dan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat karena pengadaan vaksin dengan uang rakyat. Sudah banyak terbukti bahwa situasi seperti ini selalu dimanfaatkan para pemburu rente.
Baca: Jokowi Jalani Vaksinasi Perdana, Bukti Cintanya Pada Rakyat
"Jadi tolong dipahami dengan jernih, jangan main marah saja. Memang cara penyampaiannya kurang pas tapi esensinya semua penting, " ujar Deddy, Rabu (13/1).
Oleh karena itu, lanjutnya, menjadi tugas pemerintah untuk membuat semua hal menjadi terang benderang dan tuntas.
"Termasuk apakah rakyat berhak tidak divaksin atau melakukan vaksinasi secara mandiri," pungkasnya.
Kontributor: Yogen.
