Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Vita Ervina, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang menjadi acuan saat ini sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi ekonomi.
"JHT bukanlah bantuan negara, melainkan hasil kerja keras dan tabungan wajib pekerja yang dikumpulkan selama puluhan tahun. Negara harus menghadirkan rasa keadilan dalam pengaturannya," tegas Vita dalam keterangan tertulisnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menurut Vita, batas manfaat JHT bebas pajak sebesar Rp50 juta sudah sangat tidak ideal. Lonjakan biaya hidup, inflasi, dan penurunan daya beli masyarakat dalam 17 tahun terakhir membuat nilai nominal tersebut kehilangan tajinya dibanding saat pertama kali ditetapkan pada 2009 lalu.
Sebagai jaring pengaman sosial, Komisi IX DPR RI memandang kebijakan perpajakan harus adil. Ketentuan fiskal tidak boleh menggerus semangat perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja.
Oleh karena itu, Vita mengusulkan empat langkah strategis perbaikan kebijakan:
- Menaikkan batas manfaat JHT bebas pajak agar adaptif terhadap laju inflasi dan kondisi ekonomi terkini.
- Mengkaji pembebasan pajak secara penuh bagi peserta yang mencairkan JHT karena pensiun, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), cacat total tetap, atau diserahkan kepada ahli waris.
- Menyederhanakan mekanisme perpajakan demi memangkas kebingungan di masyarakat.
- Masifkan sosialisasi aturan perpajakan JHT agar pekerja memahami hak dan kewajibannya secara utuh.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
"Jangan sampai manfaat JHT yang menjadi sandaran hidup pekerja justru berkurang akibat regulasi yang ketinggalan zaman," tambah Vita.
Meski begitu, Vita mengapresiasi sinyal hijau dari Kementerian Keuangan yang mulai membuka ruang untuk mengevaluasi batas bebas pajak JHT. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik lahirnya regulasi baru yang lebih adaptif dan berpihak pada kesejahteraan pekerja Indonesia.
