Surabaya, Gesuri.id — Rencana pemerintah pusat untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) memicu kekhawatiran di daerah.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, meminta kebijakan tersebut dikaji secara matang agar tidak menjadi bumerang bagi ketahanan energi nasional.
Fuad menegaskan bahwa kebijakan besar ini tidak boleh diambil tanpa adanya jaminan pasokan energi dalam negeri yang memadai. Berdasarkan data yang ada, produksi BBM domestik saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan nasional secara mandiri.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Kalau memang tidak impor, lalu kekurangan kebutuhan BBM itu akan dipenuhi dari mana? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," ujar Fuad, Kamis (25/6).
Selain mempertanyakan sumber pasokan, politisi muda PDI Perjuangan ini juga menyoroti wacana pengembangan bahan bakar B50 (campuran 50% biodiesel) sebagai solusi alternatif. Ia mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terkait kesiapan teknologi dan kecocokannya dengan kendaraan masyarakat.
"Jangan sampai kebijakan itu diterapkan tanpa kajian yang matang. Harus dipastikan apakah B50 benar-benar cocok untuk kendaraan bermotor di Indonesia atau tidak," katanya menambahkan.
Menurut Fuad, BBM sudah menjadi kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas transportasi dan ekonomi warga. Jika pasokannya terganggu, dampaknya akan langsung melumpuhkan mobilitas masyarakat.
"Kalau pasokannya tidak terjamin, ini bisa menjadi blunder besar bagi pemerintah sendiri," tegas Fuad.
Kekhawatiran Fuad bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah mulai muncul laporan kelangkaan BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Surabaya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 10 SPBU sempat kehabisan stok untuk jenis BBM tertentu.
Situasi di tengah munculnya wacana setop impor ini dinilai dapat memicu kepanikan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap ketahanan energi. Merespons kondisi tersebut, Komisi C DPRD Jatim berencana memanggil pihak Pertamina.
"Nanti akan kami cek dan koordinasikan dengan Pertamina. Kami ingin mengetahui penyebab kelangkaan ini dan solusi yang disiapkan agar tidak terulang," imbuhnya.
Baca: Ganjar Tegaskan Sikap PDI Perjuangan di Luar Pemerintahan
Di samping isu BBM, Fuad juga menyinggung sektor energi lain, khususnya batu bara. Ia mendesak pemerintah untuk memperketat kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar kebutuhan energi di dalam negeri aman sebelum perusahaan diizinkan menjual hasilnya ke luar negeri.
"Kebijakan DMO harus ditegakkan. Kebutuhan domestik harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian perusahaan diperbolehkan mengekspor," pungkasnya.
Meski kritis terhadap isu BBM, Fuad melihat ada sisi positif dari upaya pengurangan ketergantungan ekspor melalui Singapura. Menurutnya, jika Indonesia mampu menembus pasar internasional secara langsung tanpa negara perantara, nilai tambah ekonomi yang didapat akan jauh lebih optimal.
