Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Tangsel, Wanto Sugito menegaskan bahwa fenomena perundungan sudah masuk kategori darurat dan membutuhkan langkah tegas dari seluruh pihak, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel.
Seperti diketahui kasus dugaan perundungan yang menimpa siswa SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berinisial MH (13) menyedot perhatian publik. Bagaimana tidak, siswa kelas VII itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama sepekan akibat perundungan tersebut.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
“Kami sangat prihatin. Ini alarm serius untuk dunia pendidikan kita. Ketika anak-anak merasa tidak aman di lingkungan sekolah, maka ada yang harus segera dibenahi,” ujar Wanto saat dikonfirmasi, Rabu (19/11).
Wanto menuturkan, pemerintah daerah khususnya Dindikbud perlu mengambil tindakan lebih konkret dan sistematis dalam pencegahan maupun penanganan bullying.
"Tidak bisa lagi sekadar imbauan. Kita butuh SOP yang jelas, mekanisme pelaporan yang cepat, dan intervensi psikologis yang terukur. Pemkot harus hadir, bukan hanya reaktif setelah kasus viral,” tegasnya.
Wanto juga mendukung apabila adanya wacana pembentukan Satgas Penanganan Bullying di tingkat sekolah. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan setiap kejadian bisa ditangani sejak dini.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan
“Satgas di sekolah itu penting. Ada guru, konselor, orang tua, dan unsur siswa yang bisa langsung merespons bila ada indikasi bullying. Jangan nunggu jadi besar lalu heboh di sosial media,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Tangsel itu.
Dirinya mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap bullying sebagai kenakalan biasa atau bagian dari proses tumbuh kembang. “Ini bukan sekadar bercanda yang kebablasan. Dampaknya bisa panjang, bahkan traumatis. Kita harus tegas, tapi juga mendidik. Lingkungan pendidikan harus memanusiakan anak-anak kita,” katanya.
Ia menegaskan DPRD Tangsel akan terus memantau perkembangan kasus-kasus yang terjadi dan berkoordinasi dengan Pemkot untuk memastikan perbaikan kebijakan berjalan nyata.
