Palembang, Gesuri.id - Presiden RI Joko Widodo menyambangi para warga di Kota Palembang untuk menyerahkan ribuan sertifikat tanah kepada rakyat.
Presiden menyerahkan sertifikat kepada 6.000 orang yang datang pada hari Jumat (13/7) di Benteng Kuto Besak, Palembang.
Baca: Presiden Instruksikan Rumah Zohri Direnovasi
Masyarakat yang datang berasal dari Kota Palembang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Pagaralam, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Oku Selatan, dan Kabupaten Empat Lawang.
"Sertifikat ini akan dibagi terus tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan atau di Palembang saja. Kecepatan terus akan kita dorong sesuai dengan target tahun ini 7.000.000 di seluruh provinsi," kata Presiden usai penyerahan sertifikat.
Masyarakat menyambut antusias kedatangan Presiden di kawasan yang terletak di sisi Sungai Musi itu.
Presiden pun menghampiri warga yang telah menantinya hingga ke tengah tenda bernuansa merah putih itu.
Sontak warga yang "penasaran" dengan sosok Presiden mendekat dan bersalaman, bahkan berswafoto bersama orang nomor satu di Indonesia itu.
Presiden pun tidak segan menyalami dan berfoto dengan masyarakat.
Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat bermanfaat untuk legalitas hukum hak milik tanah.
Hal itu juga dapat menghindari sengketa kepemilikan lahan.
Selain itu, Presiden meminta masyarakat yang hendak menggunakan sertifikat sebagai agunan untuk mendapatkan modal ke bank untuk berhati-hati dalam mengalkulasi kemampuan angsuran.
Baca: Insan Koperasi Indonesia Doakan dan Siap Menangkan Jokowi
Ia mengingatkan masyarakat sebaiknya tidak menggunakan dana yang didapat untuk keperluan konsumtif.
Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 s.d. 14 Juli 2018.
Sejumlah pejabat yang turut dalam acara itu, antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.
