Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Wibowo Prasetyo memberikan perhatian khusus akan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Purworejo.
Dalam pertemuan tersebut, penguatan kapasitas relawan dan sumber daya kebencanaan dinilai mendesak mengingat kompleksitas potensi bencana di wilayah ini.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo Wasit Diono memaparkan bahwa secara geografis Purworejo memiliki bentang alam yang lengkap, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga kawasan pesisir selatan.
Kondisi ini menyebabkan wilayah tersebut rawan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, hingga risiko gagal teknologi.
Baca: Ganjar Pranowo Bongkar Akar Sistemik Korupsi
“Risiko gagal teknologi muncul karena wilayah Purworejo dilintasi pipa bahan bakar minyak milik Pertamina. Potensi itu tetap ada dan harus diantisipasi dengan sistem mitigasi yang baik,” jelasnya.
Dari sisi sumber daya manusia, BPBD Purworejo masih menghadapi keterbatasan personel, khususnya Tim Reaksi Cepat (TRC).
Saat ini, jumlah personel TRC tercatat sekitar 26 orang, sementara kebutuhan ideal dinilai lebih besar, terutama ketika terjadi bencana secara bersamaan di beberapa lokasi.
“Pernah dalam satu waktu terjadi 14 kejadian bencana sekaligus. Kami harus membagi personel ke berbagai titik, tentu ini tidak ideal,” ungkap Wasidiono.
Kondisi relawan juga belum sepenuhnya optimal.
Dari sekitar 50 relawan yang terdata, hanya sekitar 30 orang yang aktif.
Keterbatasan ini menjadi tantangan serius dalam mempercepat respons awal di lapangan.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Menanggapi hal tersebut, Wibowo Prasetyo mendorong penguatan relawan kebencanaan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, pembentukan dan pelatihan relawan desa akan mempercepat penanganan awal sebelum tim BPBD tiba di lokasi.
"Relawan kebencanaan di tingkat desa perlu digerakkan dan dilatih secara terstruktur. Minimal mereka mampu melakukan asesmen awal, evakuasi sederhana, dan koordinasi cepat sebelum bantuan lanjutan datang,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah VI ini.
Ia menilai, kesiapsiagaan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, relawan, komunitas pecinta alam, dan masyarakat luas agar sistem respons bencana menjadi lebih tangguh dan terintegrasi.
