Jakarta, Gesuri.id – Komisi VIII DPR RI meminta Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) untuk melengkapi aspirasi mereka dengan data dan referensi yang valid.
Hal ini dinilai krusial agar usulan yang diajukan dapat menjadi landasan penyusunan kebijakan yang komprehensif, tepat sasaran, dan solutif.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama BAMAG Nasional di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Saya kira ini perlu didukung data atau referensi yang akurat. Harus komprehensif serta mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional, efektivitas tata kelola pemerintah, dan berbasis pada kerukunan antarumat beragama," ujar Wibowo
Meski meminta penguatan data, Wibowo mengapresiasi kajian akademis yang dipaparkan oleh BAMAG Nasional. Menurutnya, kajian tersebut sudah disusun secara sistematis dan berhasil menempatkan isu pelayanan keagamaan Kristen dalam kerangka konstitusi serta ketahanan nasional.
Bagi DPR, masukan dari BAMAG Nasional menjadi bahan evaluasi penting untuk melihat apakah kebijakan pelayanan keagamaan yang berjalan selama ini sudah menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.
Secara khusus, Wibowo menyoroti klaim BAMAG Nasional mengenai adanya defisit sekitar 30 ribu guru agama Kristen, yang berdampak pada ancaman hilangnya layanan pendidikan agama bagi 4,5 juta siswa. Ia menegaskan, klaim krusial seperti ini wajib disertai dengan sumber data yang jelas.
"Sumber referensinya dari mana? Data pendukung yang valid dari mana? Kita perlu tahu, Pak. Jangan hanya menampilkan data yang tidak didukung dengan sumber yang jelas karena ini penting," tegasnya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Minta Skala Prioritas dan Policy Paper
Mengingat banyaknya poin yang disampaikan, Wibowo meminta BAMAG Nasional untuk menentukan satu usulan kebijakan yang paling mendesak dan menjadi prioritas utama untuk diperjuangkan dalam waktu dekat atau setahun ke depan.
Beberapa poin krusial lain yang ikut disoroti meliputi:
- Reformasi PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006: Usulan revisi Peraturan Bersama Menteri ini dinilai layak didiskusikan, namun harus tetap menjaga fungsinya sebagai instrumen harmonisasi sosial dan pencegah konflik.
- Pemekaran Ditjen Bimas Kristen: Usulan penguatan kelembagaan ini wajib dilengkapi dengan analisis mendalam terkait kebutuhan organisasi, anggaran, efisiensi, dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan.
Di akhir rapat, Wibowo meminta BAMAG Nasional menuangkan seluruh aspirasi tersebut ke dalam bentuk policy paper (dokumen kebijakan) yang utuh agar mudah ditindaklanjuti oleh DPR.
"Usulan kebijakannya harus clear. Kalau ini memang betul-betul menggambarkan kondisi saat ini, DPR pasti akan mendukung. Aspirasi akan kami serap dan diskusikan. Untuk perbaikan ke depan, tentu saja tidak ada alasan bagi kami untuk menolak," pungkas Wibowo.
