Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto menyebut ketidaksiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tapi memang belum begitu siap. Kenapa tadi masih ada carut-marut, karena payung hukum yang menanggung tata kelola ini belum ada,” katanya, Rabu (8/10).
Menurut Widarto, kemungkinan baru pekan ini presiden menerbitkan peraturan tentang tata kelola. “Satu-satunya payung hukum ya baru peraturan presiden soal Badan Gizi Nasional,” katanya.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
“Maka dari itu pemerintah daerah tidak tahu harus ngapain. Hanya mengikuti sosialisasi saja, tapi tugas pokok fuingsinya apa? Karena peraturan soal tata kelolaannya belum ada. SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi) dan sertifikat keamanan pangan HACCP belum ada yang punya, tapi dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sudah beroperasi,” kata Widarto.
Widarto meminta Pemkab Jember mempersiapkan percepatan proses SLHS dengan prosedur yang benar. “Jangan sampai karena kecepatan nanti mengorbankan hal-hal yang prinsip yang memang harus dipenuhi,” katanya.
Dengan sejumlah kekurangan itu, kata Widarto, MBG dituntut beroperasi agar segera bisa bermanfaat untuk masyarakat.
“Di sisi lain memang penting untuk menyiapkan ini. Nah, satu hal yang kami apresiasi dari Pemkab Jember ketika Bupati berinisiatif untuk membentuk satuan tugas,” katanya.
Widarto yakin peraturan presiden tentang tata kelola nanti akan mengatur keterlibatan tenaga kesehatan puskesmas untuk mengontrol SPPG.
“Maka siapkan sumber daya manusianya, karena jangan sampai nanti mengganggu pelayanan di puskesmas karena begitu banyaknya SPPG di Kabupaten Jember,” katanya.
Widarto juga meminta Pemkab Jember mengantisipasi distribusi makanan di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara geografis dan membutuhkan waktu lama.
“Ini kan dari hulu dan hilir harus diantisipasi. Bahan makanannya harus sudah diantisipasi,” katanya.
“Sambil menunggu peraturan presiden turun, kita siapkan Jember, karena ini menyangkut anak didik kita, anak cucu kita. Tolong jangan berhitung soal angka (kasus). Jangankan belasan, satu saja korban terjadi, itu anak cucu kita. Bayangkan kalau terjadi pada anak kita,” kata Widarto.
Baca: Agustina Siap Gali Potensi Parkir di Kota Semarang
“Ini bukan soal angka. Ini penting untuk kita antisipasi. Jadi bukan persentase yang sukses sekian, yang gagal sekian Dalam rangka memperkuat program ini, enggak apa-apa disampaikan. Tapi nol sekian persen pun anak cucu kita enggak boleh jadi korban,” kata Widarto.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta agar infrastruktur MBG ditata dan disiapkan lebih matang lagi, termasuk kemanfaatan ekonomi untuk masyarakat Jember.
“Dampak positif ekonominya harus kita siapkan. Jangan sampai sampai nanti diambil pihak luar,” kata Widarto.
