Ikuti Kami

Wujudkan Transportasi Terintegrasi, Eri Irawan Dorong Anggaran 'Dikunci' 5 Persen

Kepastian anggaran sangat krusial agar pengembangan sistem transportasi di Kota Pahlawan tidak terhenti di tengah jalan.

Wujudkan Transportasi Terintegrasi, Eri Irawan Dorong Anggaran 'Dikunci' 5 Persen
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan.

Surabaya, Gesuri.id – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memperkuat komitmen pembangunan transportasi publik melalui regulasi yang mengikat. 

Salah satu poin utamanya adalah penguncian anggaran (mandatory spending) minimal sebesar 5 persen dari total APBD.

Eri menegaskan bahwa kepastian anggaran sangat krusial agar pengembangan sistem transportasi di Kota Pahlawan tidak terhenti di tengah jalan.

Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur

"Harus kita dorong agar Pemkot segera mengajukan Perda Transportasi Umum, termasuk mengunci anggaran. Misalnya, diatur pengalokasian 5 persen APBD khusus untuk pengembangan transportasi umum," ujar Eri di Surabaya, Jumat (20/2).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai pengembangan transportasi massal memerlukan pendanaan yang jelas dan berkelanjutan. Berdasarkan kalkulasi, Surabaya membutuhkan dana sekitar Rp660 miliar per tahun untuk memenuhi kebutuhan ideal operasional transportasi, yang mencakup 11 rute bus Suroboyo Bus dan 30 rute feeder Wirawiri.

"Transportasi umum memang mahal, karena itu anggarannya harus 'dikunci' melalui payung hukum yang kuat," tegasnya.

Lebih lanjut, Eri menekankan pentingnya pergeseran paradigma pembangunan kota. Surabaya harus mulai beralih dari pembangunan yang berorientasi pada kendaraan pribadi menuju sistem transportasi publik yang terintegrasi.

Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan

Meski demikian, ia menyadari bahwa realisasi kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang saat ini masih memiliki keterbatasan.

Di sisi lain, Eri mendukung kebijakan makro Pemkot Surabaya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan. Menurutnya, belanja pemerintah harus dioptimalkan untuk menjaga daya beli dan investasi di tengah tantangan ekonomi global.

"Optimalisasi belanja pemerintah perlu didukung skema pembiayaan alternatif serta pembangunan infrastruktur strategis agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," pungkasnya.

Quote