Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak sekolah nakal ke barak membuat curiga banyak orang.
Sebab, kebijakan ini memberikan kesan adanya unsur militerisasi yang sedang terjadi.
Baca: Hadir di Pengadilan Tipikor, Ganjar Suntik Semangat ke Hasto
"Ya kan, pendidikan, jangan nanti kesannya militerisasi ya kan? Udah lah, anak-anak dibuat aja (pengertian) bahwa pendidikan disiplin penting, iya kan? Orang-orang, anak-anak diberikan pendidikan yang disiplin baris-baris," kata Yasonna saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/5).
"Tapi, kalau ada kesan seperti yang disampaikan oleh Gubernur kan membuat kecurigaan orang banyak," ujarnya lagi.
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mengatakan, implementasi kebijakan ini harus dievaluasi. Karena menurut dia, pendidikan semi militer sebenarnya sudah banyak diterapkan, bahkan di lingkungan pendidikan tinggi.
"Di mahasiswa kan ada menwa (resimen mahasiswa), ada ini nah, ini konsep dia yang dikatakan itu apa (maksud dari dibawa ke barak), jadi kita belum tahu, saya belum lihat seperti apa modelnya (penerapannya)," tandasnya.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Adapun kebijakan ini telah diterapkan Dedi sejak awal Mei 2025 dan ditentang oleh banyak pihak, khususnya lembaga penegak hak asasi manusia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menegaskan, adanya potensi pelanggaran hak anak dalam cara Dedi Mulyadi mencari jalan pintas mengatasi kenakalan anak.
