Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, menyatakan dukungannya terhadap langkah warga yang menjadi peserta seleksi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng untuk membawa persoalan rekrutmen ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yeremia menyebut upaya hukum tersebut merupakan bagian dari perjuangan warga mencari keadilan atas carut-marutnya proses seleksi pegawai RSUD Cilograng dan RSUD Labuan.
“Saya kira itu langkah yang tepat dan kita didukung kepada rekan-rekan yang merasa dirugikan,” kata Yeremia, dikutip pada Sabtu (24/5/2025).
Ia menyoroti bahwa sejumlah peserta yang telah dinyatakan lulus dan bahkan telah menandatangani kontrak kerja harus menerima pembatalan kelulusan akibat adanya sanggahan dan koreksi nilai afirmasi. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, permasalahan tersebut timbul akibat kecerobohan panitia seleksi (Pansel).
Yeremia menilai bahwa tahapan seleksi administrasi semestinya sudah tuntas sejak awal, sehingga peserta yang tidak lolos tidak perlu mengikuti tahapan selanjutnya.
Ia juga menyesalkan kurangnya transparansi Pansel dalam menetapkan dan mengumumkan syarat administrasi.
”Semestinya syarat administrasi ini tidak multitafsir dengan mencantumkan tanggal berlaku sertifikat yang diakui oleh pansel,” ucapnya.
Selain menyuarakan dukungan terhadap langkah hukum peserta, Yeremia juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk bertindak bijak dan memberikan solusi konkret kepada peserta seleksi yang dirugikan.
“Misalnya dicarikan tempat pekerjaan lain atau direkomendasikan ke tempat lain atau solusi lain bagi mereka, ingat mereka adalah rakyat Banten yang juga harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah,” pungkasnya.
Sumber: www.radarbanten.co.id
