Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa mengungkap bahwa dalam perjalanan rekrutmen RSUD Labuan dan Cilograng tersebut ada beberapa temuan, seperti pemberian nilai afirmasi kepada calon pegawai di luar Provinsi Banten dan tidak ada transparansi panitia.
“Padahal sebelumnya DPRD telah memberikan rekomendasi agar rekrutmen dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memprioritaskan putra-putri daerah di sekitar rumah sakit,” kata Yeremia Mendrofa kepada awak media usai rapat paripurna. Kamis (8 Mei 2025).
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Bukan hanya saja isu, Yeremia Mendrofa pun mengaku sempat menerima laporan langsung terkait kegaduhan rekrutmen RSUD Labuan dan Cilograng tersebut.
Dengan demikian, Yeremia Mendrofa menduga adanya oknum yang bermain sehingga terjadi kejanggalan pada proses penilaian calon pegawai RSUD.
“Adanya oknum yang diduga menyebabkan kisruh dalam proses rekrutmen ini. Kami telah menyampaikan permasalahan ini kepada Gubernur Banten, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya
Meskipun demikian, Yeremia memastikan bahwa adanya masa sanggah dalam proses rekrutmen ini tidak akan mengganggu jadwal operasional RSUD yang diharapkan dapat segera beroperasi.
"Karena kami pun ingin segera beroperasi," tegasnya.
Menanggapi adanya dugaan kecurangan, Yeremia meminta masyarakat yang memiliki bukti untuk segera melaporkannya kepada Komisi V DPRD Banten.
“Berkaitan dengan adanya hal-hal yang disampaikan tadi. Kalau ada bukti bisa disampaikan kepada kami agar kami bisa menindaklanjuti," katanya.
Baca: Ganjar Tegaskan Banyak Kader Banteng Inginkan Megawati
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi adanya pembatalan Memorandum of Understanding (MOU) beberapa calon pegawai karena sertifikat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menunjukkan sertifikat yang baru.
"Kami sudah menerima ada beberapa yang dibatalkan MOU nya karena sertifikat tidak sesuai dengan sebenarnya, tapi ketika saya menanyakan yang bersangkutan menunjukan sertifikat yang baru," ungkapnya.
Terkait kasus ini, Yeremia menyampaikan bahwa kepala panitia rekrutmen berjanji akan mengkroscek lebih lanjut dan melaporkannya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
