Serang, Gesuri.id – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Yeremia Mendrofa, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap tingginya angka kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menurutnya, fenomena ini melahirkan dua sisi realitas yang kontradiktif. Di satu sisi, program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu ini memang sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menjadi indikator nyata bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di sejumlah wilayah Banten masih rendah.
Data dari BPS Provinsi Banten mencatat rata-rata 73,85 persen penduduk di kabupaten/kota se-Provinsi Banten terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI, yang berarti iuran mereka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Fakta bahwa mayoritas warga Banten masih mengandalkan BPJS PBI menunjukkan program ini sangat vital. Namun, kondisi ini juga menjadi alarm keras. Tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Banten harus segera ditingkatkan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran," ujar Yeremia kepada Total Banten, Senin (22/6).
Yeremia juga menyoroti adanya ketimpangan kepesertaan BPJS PBI yang cukup tajam antar-daerah di Banten. Perbedaan kondisi ekonomi dan peta kemiskinan dituding menjadi faktor utama ketidakmerataan ini.
Merujuk pada data pencatatan statistik sektor publik, Kota Tangerang mencatat persentase peserta BPJS PBI tertinggi yang menyentuh angka 90,30 persen. Sebaliknya, Kabupaten Pandeglang justru berada di angka 52,55 persen.
“Ketimpangan kepesertaan antarwilayah harus menjadi perhatian serius. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi tentu memiliki ketergantungan lebih besar terhadap BPJS PBI dibandingkan wilayah perkotaan yang secara ekonomi lebih kuat,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan yang lebih akurat agar distribusi bantuan kesehatan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian serius DPRD Banten adalah proses pemutakhiran data yang memicu penonaktifan ratusan ribu peserta BPJS PBI dalam beberapa waktu terakhir.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Yeremia menegaskan, langkah validasi data memang krusial agar subsidi pemerintah tepat sasaran. Kendati demikian, eksekusinya wajib dilakukan secara transparan, bertahap, dan dibarengi dengan sosialisasi yang masif.
“Kami menyoroti persoalan pemutakhiran data yang menyebabkan ratusan ribu peserta PBI di Banten mendadak nonaktif. Jangan sampai masyarakat baru mengetahui status kepesertaannya mati justru saat mereka sudah berada di rumah sakit dan membutuhkan pertolongan medis darurat. Kondisi itu sangat berbahaya,” cetusnya.
Di akhir pernyataannya, Yeremia meminta pemerintah memperketat pengawasan di fasilitas kesehatan agar tidak ada lagi pembiaran atau penolakan terhadap pasien miskin. Ia menekankan bahwa anggaran kesehatan yang berpihak pada kelompok rentan adalah harga mati.
"Prinsipnya, kesehatan adalah hak dasar warga negara yang wajib dijamin tanpa diskriminasi. Jangan sampai ada masyarakat Banten yang kehilangan akses berobat hanya karena kendala administrasi atau ketidakakuratan data. Negara harus hadir memastikan perlindungan kesehatan yang layak dan berkeadilan," pungkas Yeremia.
