Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menilai pembenahan JPO Sarinah dapat menjadi tolok ukur pembangunan fasilitas publik di wilayah ibu kota.
Ia menekankan, peningkatan akses bagi kaum difabel harus dilakukan secara merata, terlebih masih ada aspirasi dari komunitas difabel terkait kenyamanan halte dan JPO yang belum setara di berbagai lokasi.
"Kami berharap di beberapa JPO lain atau di beberapa lokasi juga bisa dibuatkan seperti ini [ramah difabel]," ujar Yuke.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menurut Yuke, keberadaan JPO ramah difabel sangat penting, seperti bagi pengguna kursi roda. Selama ini, warga difabel menghadapi risiko keselamatan saat menyeberang di jalan raya. Karena itu, fasilitas seperti lift di JPO harus dijaga agar selalu berfungsi optimal dan tidak mudah mengalami gangguan.
"Kalau bisa lift-nya jangan cepat-cepat mati. Mereka [warga difabel] sangat mengandalkan sekali lift tersebut," tutur Yuke.
Dari sisi keamanan, ia menilai JPO Sarinah telah memenuhi standar dan sudah memiliki CCTV. Namun, untuk JPO di wilayah lain, pengawasan dinilai masih perlu diperkuat melalui koordinasi dengan pengelola kawasan sekitar dan TransJakarta. Misalnya dengan menempatkan petugas keamanan di area tersebut.
"Segala sesuatu ini direncanakan dan dibuat oleh anggarannya masyarakat atau warga Jakarta. Jadi sebaiknya kita juga yang saling menjaga," ujar Yuke.
Pada prinsipnya, setiap warga—termasuk difabel—memiliki hak yang sama untuk bergerak secara aman dan mandiri. Karena itu, penyediaan fasilitas penunjang di JPO yang ramah difabel bukan sekadar pelengkap, melainkan bentuk konkret keadilan sosial di ruang publik. Tanpa ramp yang landai, lift yang berfungsi baik, guiding block, pencahayaan memadai, serta pegangan tangan yang aman, JPO berpotensi menjadi hambatan alih-alih solusi.
Pemerataan fasilitas ramah difabel di seluruh JPO menjadi langkah penting agar aksesibilitas tidak hanya terpusat di kawasan tertentu. Infrastruktur yang inklusif akan meningkatkan keselamatan, menekan risiko kecelakaan, sekaligus membuka ruang partisipasi sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi semua kalangan.
Yuke mengingatkan, dengan membuat JPO ramah difabel secara merata, pemerintah bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga menjembatani kesenjangan sosial demi terwujudnya kota yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Baca: Ganjar Pranowo Bongkar Akar Sistemik Korupsi
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa JPO Sarinah, yang mulai beroperasi sejak 21 April 1968, adalah jembatan penyeberangan pertama di Jakarta sehingga revitalisasinya menjadi langkah penting. Penambahan fasilitas ramah difabel termasuk salah satu fokus utama perbaikan JPO ini.
Ia menambahkan, setelah revitalisasi rampung, pengguna JPO Sarinah kini memiliki opsi menyeberang melalui pelican crossing maupun menggunakan lift, dengan prioritas akses bagi warga difabel.
Selain merevitalisasi JPO, Pemprov DKI Jakarta juga berencana memperlebar pedestrian di kawasan Sarinah sekitar 2,6 meter pada Mei 2026. Pelebaran ini akan dilakukan bersamaan dengan penataan ulang jalur pedestrian oleh MRT Jakarta, sehingga ruang pejalan kaki menjadi lebih luas dan nyaman.
"Karena Sarinah ini heritage. Sehingga pilihan orang untuk belanja atau pergi ke Sarinah akan menjadi semakin mudah," kata Pramono.
