Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menggarisbawahi sejumlah poin penting hasil Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, terkait pembahasan asumsi dasar RAPBN 2026.
Salah satu perhatian utama Gunhar adalah soal subsidi LPG 3 kilogram. Menurutnya, upaya Kementerian ESDM untuk mentransformasi subsidi agar lebih tepat sasaran berbasis data penerima manfaat (DTSEN) merupakan langkah positif, meski harus benar-benar dijaga dari potensi penyimpangan.
Baca: Ganjar Minta Publik Bersabar Akan Nama untuk Posisi Sekjen
“Penggunaan NIK sebagai basis data dalam pembelian LPG subsidi adalah terobosan baik. Dengan begitu, subsidi akan lebih tepat sasaran, tidak bocor, dan bisa mengurangi potensi penyalahgunaan yang selama ini kerap terjadi,” tegas Gunhar, Kamis (28/8/2025).
Selain itu, Gunhar juga menyoroti target lifting minyak dan gas pada 2026 yang dipatok sebesar 1,59 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), terdiri dari lifting minyak 610 ribu barel per hari (BOPD) dan gas bumi 984 ribu BOEPD. Ia menilai target tersebut cukup ambisius, namun implementasinya harus realistis.
“Kita tidak boleh hanya terjebak pada angka target di atas kertas. Pemerintah harus memastikan strategi eksplorasi, investasi, hingga kepastian hukum benar-benar mendukung agar lifting migas tidak kembali meleset seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar legislator PDI Perjuangan itu.
Gunhar juga mengingatkan agar kebijakan subsidi energi dalam RAPBN 2026, termasuk subsidi listrik Rp 101,7 triliun, BBM subsidi 19,16 juta KL, dan LPG 3 Kg sebanyak 8 juta MTon dipandang sebagai investasi sosial yang menjaga daya beli masyarakat di tengah melemahnya konsumsi rumah tangga.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap rupiah subsidi harus dikawal agar tidak salah sasaran dan benar-benar sampai kepada rakyat kecil yang membutuhkan.
“Subsidi energi jangan hanya jadi beban anggaran, tapi harus menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Komisi XII DPR RI akan terus memonitor dan mengawasi implementasi kebijakan Kementerian ESDM agar target-target ini tidak sekadar janji, tetapi benar-benar terealisasi di 2026,” pungkas Gunhar.
